PKB Jatim: Risma Belum Jawab Semua Persoalan di Surabaya!

KRITISI RISMA: Halim Iskandar, tidak semua masalah di Surabaya bisa diselesaikan Risma. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KRITISI RISMA: Halim Iskandar, tidak semua masalah di Surabaya bisa diselesaikan Risma. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Selama hampir 10 tahun memimpin Surabaya, Tri Rismaharini dipandang sebagai wali kota yang superior. Bahkan kandidat penerusnya yang akan bertarung di Pilwali Surabaya 2020, seolah terbelenggu dalam bayang-bayang success story Risma.

Padahal, menurut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, Abdul Halim Iskandar, Risma belum menjawab semua persoalan di Kota Pahlawan dalam 10 tahun kepemimpinannya.

“Belum! Saya katakan belum menjawab karena apa? Semua tahu apa (persoalan di Surabaya),” kata Halim di kantor PKB Jatim, Kamis (4/7/2019).

Halim mencontohkan masalah kemacetan. “Enggak usah saya omong sampeyan semua tahu. Solusi yang diambil apa sih? Frontage? Frontage bukan produk baru, itu produk lama yang kemudian muncul hari ini, itu saja,” ucapnya.

Bagaimana dengan proyek pembangunan Tol Lingkar Luar Surabaya? “Itu belum selesai! Mana sih yang sudah selesai selain frontage? Mana penguraian kemacetan yang signifikan lho ya,” kata politikus yang juga ketua DPRD Jatim itu.

Diakui Halim, keberadaan frontage road di Jalan Ahmad Yani atau sisi pintu keluar Surabaya menuju Sidoarjo dan sebaliknya cukup bagus, tapi menurutnya itu produk lama yang dikerjakan Risma.

“Terus (selain) itu apa? Underpass (di Jalan Mayjend Sungkono) agak lumayan sudah. Itu (underpass) yang saya maksud letupan-letupan baru. Selain underpass apa?” katanya.

Proyek underpass pun, menurut Halim, mengarah ke kawasan elite. “Ya mempermudah akses ke sana (kawasan elite), dan jangan lupa teori pembangunan: Di mana akses dipermudah maka naiklah (harga) aset lahan di situ,” ucapnya.

Masih Untungkan Elite

Selain itu dari sisi kebijakan makro, Halim juga menilai kinerja Risma belum nampak. “Dari sisi pengisian ada, tapi dari sisi kebijakan makronya belum. Pengisian itu misalnya penguatan-penguatan di warga Surabaya, di gang-gang ada, bagus tapi makronya belum,” sebutnya.

Kebijakan makro tersebut, jelas Halim,  “Dalam artian bagaimana mempertahanan mereka (warga asli Surabaya) tetap di situ (di tempat asalnya). Bagaimana tidak ada pengusuran-pengusuran, tidak ada kebijaan pembangunan yang kemudian menggeser (posisi warga asli).”

“Nah, kalau mau disimulasikan agak lebih sederhana itu industrialisasi. Pembangunan di Surabaya menurut saya harus di ring luar, karena kalau di ring dalam pasti akan menggusur,” sambungnya.

Karena alasan itulah, Halim menegaskan, PKB tak mau gegabah mengusung pasangan calon di Pilwali Surabaya 2020. “Masih dicari, karena itu bukan hal yang mudah,” tegas kakak kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar tersebut.

» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya, PKB