Pandemi Tanpa Kadinkes, DPRD: Khofifah Tak Punya Prioritas!

KRITIK TAJAM KHOFIFAH: Deni Wicaksono kritik Khofifah dan zona merah di Jatim bertambah menjadi 34 kabupaten/kota. | Foto: IST
KRITIK TAJAM KHOFIFAH: Deni Wicaksono kritik tajam Khofifah dan zona merah di Jatim bertambah menjadi 34 kabupaten/kota. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Rotasi 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang dilakukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/7/2021), menuai sorotan dan kritik tajam dari kalangan DPRD Jatim.

Selain rotasi tersebut malah membuat kekosongan baru sejumlah kursi kepala OPD, bahkan kini total ada 19 jabatan kosong di lingkup Pemprov Jatimlihat daftar, Khofifah juga dicap tak punya prioritas lantaran Dinas Kesehatan (Dinkes) justru tanpa kepala dinas definitif di saat pandemi Covid-19 di Jatim sedang mengganas.

Per hari ini saja, Kamis (29/7/2021), berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, terkonfirmasi harian sebanyak 5.505 orang atau total mencapai 298.522. Sedangkan jumlah meninggal harian sebanyak 366 atau total menjadi 19.992.

Selain itu, jumlah zona merah Covid-19 di Jatim juga bertambah. Dari semula 33 kini menjadi 34 kabupaten/kota alias hanya menyisakan 4 wilayah yang zona oranye.

Menilik situasi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah kesehatan, Deni Wicaksono menyesalkan keputusan Khofifah yang justru tak mendefinitifkan jabatan kepala Dinkes.

“Bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jatim sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinkes tidak memiliki pejabat definitif,” katanya.

Menurut Deni, hal itu menunjukkan Khofifah tak memiliki skala prioritas. “Atau jangan-jangan penanganan pandemi bukan prioritas bagi gubernur?” ucap legislator asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Kalau tidak menjadi prioritas, menurut Deni, wajar kalau sampai muncul dugaan data-data terkait penanganan Covid-19 di Jatim diolah sedemikian rupa, sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, patut diduga pula, Khofifah lebih mementingkan faktor politik dalam memilih pejabat definitif ketimbang urgensi penanganan pandemi Covid-19.

Lagi pula, Plt kepala dinas tidak bisa disamakan dengan pejabat definitif. Memang, fungsi pelayanan bisa tetap berjalan, tetapi aspek perencanaan, penganggaran, hingga realisasi target pasti sulit optimal.

Karena pasti Plt juga merangkap jabatan di OPD lain,maka konsentrasi dan fokus kerjanya pasti terpecah. Padahal saat ini pandemi Covid-19 di Jatim sedang mengganas.

“Ini bukan salah Dinkes-nya, tapi kebijakan gubernur yang tidak paham situasi, tidak punya prioritas!” tuntas alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

  • 16 PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK
  1. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs Abi Manyu Pontjo Atmodjo, MM (sebelumnya Asisten III Administrasi Umum Sekdaprov Jatim)
  2. Asisten III Administrasi Umum Setdaprov Jatim Drs Syaikhul Ghulam, MM (sebelumnya Kepala Bakorwil Malang)
  3. Kepala Bappeda Jatim Ir Muhammad Yasin MSi (sebelumnya Kepala DPMD Jatim)
  4. Kepala DPMD Sukaryo SH, MM (sebelumnya Kepala Biro AP Setdaprov Jatim)
  5. Kepala Dinas Kehutanan Dr Ir Jumadi MMT (sebelumnya Asisten II Sekdaprov Jatim)
  6. Direktur RSU Haji dr Herlin Ferliana MKes (sebelumnya Kadinkes Jatim)
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Ardo Sahak MM (sebelumnya Asisten I Sekdaprov Jatim)
  8. Kepala ESDM Dr Nurkholis SH MM (sebelumnya Kepala BKD Jatim)
  9. Kepala BKD Indah Wahyuni SH, MSi (sebelumnya Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim)
  10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Dr Dyah Wahyu Ermawati, MA (sebelumnya Kepala Bakorwil Bojonegoro)
  11. Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Gunawan Saleh, MM (sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan)
  12. Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santoso (sebelumnya Kepala Satpol PP)
  13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ir Tiat Sutiati Suwardi MSi (sebelumnya Kepala Biro Perekonomian)
  14. Direktur RSUD dr Soedono Madiun, dr Ilham (sebelumnya Direktur RSJ Menur)
  15. Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo MSi (sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan)
  16. Kepala Satpol PP M Hadi Wawan Guntoro MSi (sebelumnya Kepala Biro Organisasi)
  • 19 JABATAN KOSONG DI PEMPROV JATIM 
  1. Sekdaprov Jatim
  2. Asisten Administrasi Umum
  3. Asisten Ekonomi Pembangunan
  4. Asisten Bidang Pemerintahan
  5. Biro Perekonomian
  6. Biro Administrasi Pimpinan
  7. Biro Organisasi
  8. Biro Pembangunan
  9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  10. Dinas Peternakan
  11. Dinas Kesehatan
  12. Dinas PU Bina Marga
  13. Bakorwil Malang
  14. Bakorwil Jember
  15. Bakorwil Madiun
  16. RSUD Jiwa Menur
  17. Bakesbangpol
  18. Wadir Penunjang Pendidikan dan Penelitian RSUD dr Soedono
  19. Wadir Penunjang Pelayanan RSUD Syaiful Anwar

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim