Pengamat: Gugus Tugas Kurang Libatkan Partisipasi Publik

KURANG LIBATKAN WARGA?: Gugus Tugas Covid-19 Jatim saat konferensi pers di Grahadi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KURANG LIBATKAN WARGA?: Gugus Tugas Covid-19 Jatim saat konferensi pers di Grahadi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pengamat Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai gugus tugas (task force) penanganan Covid-19 di Jatim, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum maksimal libatkan partisipasi publik.

Akibatnya, gugus tugas saling tuding saat kebobolan klaster massal, seperti ledakan terpapar Corona dari buruh pabrik PT HM Sampoerna. Terlebih tak sedikit klaster massal di Jatim, termasuk dari Pondok Pesantren Al Fatah Temboro, Magetan.

“Itulah saya bilang, mohon ada pendamping atau supervisi independen. Kalau begini terus, semua digagahi, ada enggak Satgas itu wartawannya, dosennya,” katanya kepada Barometerjatim.com di Surabaya, Jumat (8/5/2020).

“Semuanya hanya ASN, Polri, TNI yang satu komando tidak boleh melawan. Enggak ada kontrolnya, tidak bagus itu. Jadi pelibatan publik sangat kurang, baik di provinsi, kota, kabupaten. Kalau cuma mengandalkan ASN, Polri berapa jumlahnya, enggak nutut,” sambungnya.

Karena itu, tandas Suko, pelibatan warga menjadi penting agar ada penggantung atau penghubung antarwarga dengan aparat. Jangan sampai, misalnya, aparat malah berbenturan dengan masyarakat.

“Kasihan juga para aparat yang jumlahnya terbatas, harus dibantu. Di situlah pemerintah membuat inisiasi atau dewan (DPRD) itu dilakukan,” katanya.

“Dewan harus membuat inisiatif, bilang: Hei warga dibantu pemerintah, wong duit sudah saya kasih banyak, (anggarannya) sudah saya gedok,” sambungnya.

Nah, pelibatan warga lewat task force Covid-19 dari masyarakat ini disahkan oleh kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas sepengetahuan DPRD di masing-masing tingkatan.

“Maka pemerintah dan dewan jangan hanya mikir soal sembako, tapi juga mentalitas warga, kesulitan anak sekolah, jangan dipaksa belajar online berlebihan dan sebagainya. Bagi-bagi sembako itu pencitraan yang receh,” ujarnya.

» Baca Berita Terkait Suko Widodo