Diancam Hak Angket, Khofifah Mendadak Lantik 16 Kepala OPD

LANTIK 16 OPD: Khofifah lantik 16 kepala OPD secara hybrid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (28/7/2021). | Foto: IST
LANTIK 16 OPD: Khofifah lantik 16 kepala OPD secara hybrid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (28/7/2021). | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Sehari setelah kalangan DPRD Jatim mengancam akan menggunakan hak angket, mendadak Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kosong.

Pelantikan 16 pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama tersebut, dilakukan secara hybrid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (28/7/2021).

Usai melantik, Khofifah menuturkan, pelantikan hanya dihadiri tiga pejabat yang dilantik, ditambah Wagub Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono, Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio, serta dua orang saksi dan rohaniwan.

“Yang lain virtual di tempat masing-masing. Mohon doa agar mereka dapat menjalankan amanah dan melayani masyarakat dengan baik, cepat, dan akuntabel,” katanya.

Ke-16 kepala OPD yang dilantik, di antaranya Abi Manyu Pontjo Atmodjo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sjaichul Ghulam sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov, dan Mohammad Yasin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) — selebihnya lihat daftar.

Pelantikan ke-16 OPD terkesan mendadak, lantaran dilakukan sehari setelah kalangan DPRD Jatim mengancam akan menggunakan hak angket.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Mohammad Azis menuturkan, wakil rakyat merasa perlu menggunakan hak angket lantaran menilai kinerja Khofifah tak kunjung membaik, terutama dalam menentukan kepala OPD dan serapan anggaran yang masih minim.

“Hak angket ini merupakan kewenangan dari DPRD Jatim, yang akan digunakan untuk melihat situasi kinerja gubernur saat ini yang tak kunjung membaik,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Legislator dari Fraksi PAN itu menandaskan, serapan APBD Jatim yang minim juga berkaitan dengan kekosongan kepala dinas yang sudah berlangsung sejak 2019 tersebut.

”Kalau Plt (pelaksana tugas) kepala OPD, tentunya kewenangannya tak bisa fokus, akan mempengaruhi serapan (anggaran) milik Pemprov Jatim,” ucapnya.

Namun Khofiah menjelaskan, sebenarnya dia telah mengajukan nama-nama pejabat eselon II yang hari ini dilantik ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sejak awal Juni 2020.

Ketika disetujui dan akan dilantik, beberapa orang terpapar Covid-19 sehingga harus ditunda. Kemudian rencana pelantikan digeser ke awal Juli, tapi kemudian ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Saya bilang kalau PPKM Darurat kita pelantikan, nanti ada kesan tidak sesuai dengan suasana PPKM Darurat. Terus saya bilang kemarin itu, Senin saja ayo pelantikan, (ternyata) ada yang positif lagi, coba bayangkan,” papar Khofifah.

“Lalu saya bilang kalau begitu Rabu, semoga ada yang positif terus negatif. Ternyata kemarin saya dapat info, tiga orang ini masih positif. Kemudian saya bilang pelantikannya secara virtual, tapi harus ada yang dihadirkan supaya ada sertijab dan penandatanganan pakta integritas,” sambungnya.

Meski 16 OPD sudah dilantik, tetap saja banyak yang belum terisi. Di antaranya kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim. Terkait kekosongan ini, Khofifah akan segera mengisinya dengan Plt terlebih dahulu baru digelar rapat untuk membuat Panitia Seleksi (Pansel).

  • 16 PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK
  1. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs Abi Manyu Pontjo Atmodjo, MM (sebelumnya Asisten III Administrasi Umum Sekdaprov Jatim)
  2. Asisten III Administrasi Umum Setdaprov Jatim Drs Syaikhul Ghulam, MM (sebelumnya Kepala Bakorwil Malang)
  3. Kepala Bappeda Jatim Ir Muhammad Yasin MSi (sebelumnya Kepala DPMD Jatim)
  4. Kepala DPMD Sukaryo SH, MM (sebelumnya Kepala Biro AP Setdaprov Jatim)
  5. Kepala Dinas Kehutanan Dr Ir Jumadi MMT (sebelumnya Asisten II Sekdaprov Jatim)
  6. Direktur RSU Haji dr Herlin Ferliana MKes (sebelumnya Kadinkes Jatim)
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Ardo Sahak MM (sebelumnya Asisten I Sekdaprov Jatim)
  8. Kepala ESDM Dr Nurkholis SH MM (sebelumnya Kepala BKD Jatim)
  9. Kepala BKD Indah Wahyuni SH, MSi (sebelumnya Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim)
  10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Dr Dyah Wahyu Ermawati, MA (sebelumnya Kepala Bakorwil Bojonegoro)
  11. Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Gunawan Saleh, MM (sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan)
  12. Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santoso (sebelumnya Kepala Satpol PP)
  13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ir Tiat Sutiati Suwardi MSi (sebelumnya Kepala Biro Perekonomian)
  14. Direktur RSUD dr Soedono Madiun, dr Ilham (sebelumnya Direktur RSJ Menur)
  15. Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo MSi (sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan)
  16. Kepala Satpol PP M Hadi Wawan Guntoro MSi (sebelumnya Kepala Biro Organisasi)

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim