Khofifah Pergi Haji, Anwar Sadad: Emil Dardak Harus Berani Tetapkan PMK sebagai Bencana
TURUN LANGSUNG: Anwar Sadad, tinjau peternakan sapi perah di Dusun Kumbo, Pasuruan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
PASURUAN, Barometerjatim.com Peternak sapi terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berharap ada bantuan dari Pemprov Jatim, terutama soal pemenuhan kebutuhan konsentrat. Adakah anggaran untuk itu?
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menuturkan, wabah PMK adalah peristiwa yang tidak direncanakan, maka harus ada satu terobosan hukum. Misalnya ini dianggap sebagai bencana, maka bisa menggunakan anggaran di pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sama dengan Corona, kan semua menggunakan biaya itu. Saya kira PMK ini harus sudah masuk dalam kategori bencana, kata Sadad usai meninjau ternak terpapar PMK di Dusun Kumbo, Desa Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu (3/7/2022) petang.
Saya yakin Dinas Peternakan (Disnak) tidak punya antisipasi terhadap peristiwa ini. Apa direncanakan ada pandemi PMK, kan enggak mungkin juga, sambung legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut.
Karena itu, menurut Sadad, Pemprov Jatim segera menetapkan status PMK sebagai bencana sehingga bisa menggunakan anggaran di BTT dan Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak harus berani mengambil tindakan.Pak Emil harus berani, tandas Sadad. Diketahui, Emil ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jatim lantaran Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunaikan haji mulai 3 hingga 23 Juli 2022.
Terobosan hukum diperlukan, lanjut Sadad, karena peternak berpacu dengan waktu. Daya tahannya untuk mengatasi keadaan PMK juga terbatas, karena hampir semua kebutuhan diambilkan dari uang pribadi.
Termasuk pembelian konsentrat, apalagi dari uang utang, ucap legislator keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu.
Formula Tepat Sasaran
Selebihnya, papar Sadad, wabah PMK harus didalami terutama oleh instansi terkait. Disnak perlu mengurai betul akar persoalan supaya formula yang diberikan Pemprov Jatim tepat sasaran.
Saya kira perlu Kepala Disnak datang bertemu dengan peternak, kalau perlu Pak Plt Gubernur datang menemui peternak agar tahu apa formula yang paling tepat yang diusulkan peternak untuk menangani pandemi, ini kan sudah pandemi PMK namanya, ujarnya.
Soal vaksin, misalnya, ternyata datang di saat ternak sudah terpapar sehingga tidak ada gunanya. Artinya, harus menunggu sampai pulih kembali atau seharusnya diberikan sebelum ternak terpapar.
Kemudian juga harus tahu apa sih kebutuhan mendasar yang diinginkan para peternak. Itu juga penting, selain vaksin atau antibiotik dan segala macam keburuhan mendasar itu apa, katanya.
- Baca: Curhat Peternak Terdampak PMK ke Anwar Sadad: Sampaikan ke Pemprov Jatim, Kami Butuh Konsentrat!
Dan pemulihan itu high cost, butuh dana yang luar biasa untuk melakukan akselerasi ataupun percepatan pemulihan ternak, karena harus memggunakan formula khusus yang dibeli seharga Rp 250 ribu per dosis, katanya.
Kemudian, tidak cukup dengan hijaun tapi butuh pula protein lewat konsentrat yang juga harus beli ke pabrikan. Menurut Sadad, ini adalah cara untuk mengurai akar persoalan.
Agar formulasi yang diberikan Pemprov bisa tepat, tidak muspro, tidak sia-sia, dan peternak tahu serta mendapatkan manfaat yang diambil terutama oleh Pemprov bersama-sama dengan kabupaten, tuntas Sadad.
» Baca berita terkait Wabah PMK. Baca juga tulisan terukur lainnya Rofiq Kurdi.