Anwar Abbas Kritik Vulgar Jokowi, Prof Rasyad Singgung Akhlak MUI
KRITISI MUI: Prof Rasyad, kritik tajam dan vulgar Anwar Abbas terhadap Jokowi tak mencerminkan akhlak MUI. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyampaikan beberapa kritikan vulgar kepada pemerintah saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Salah satunya soal ketimpangan pertanahan. Dia menyebut hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesampingkan teks pidatonya untuk menjawab kritik Anwar Abbas secara langsung.
Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ach Rasyad MPd menilai, setidaknya ada dua kritik vulgar yang disampaikan. Pertama soal ekonomi yang masih sangat timpang, dalam bahasa Anwar Abbas disebutnya terjal.
Kedua, soal ketidakadilan dalam distribusi penguasaan lahan yang disebut Anwar Abbas satu persen menguasai 95 persen. Artinya satu persen penduduk Indonesia menguasai 95 persen dan sisanya yang 5 persen menguasai lahan yang sangat sedikit."Benar, tetapi menurut saya sangat tidak elegan, sangat vulgar disampaikan. Kritik yang disampaikan itu baik tetapi sangat tidak bijaksana, tidak mencerminkan akhlak dari yang namanya MUI," katanya, Minggu (12/12/2021).
Mengapa demikian? Menurut Prof Rasyad, kritik setidaknya harus dilihat dari dua hal. Pertama, prosedural. Seharusnya yang menyampaikan bukan sekelas wakil ketua umum tapi ketua umum MUI langsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap presiden.
"Sebab, meskipun yang menyampaikan wakil ketua umum, tetap tanggung jawabnya ada ada pada ketua umum. Tidak bisa lepas tangan itu ketua umum, apa juga mewakilkan kepada Anwar Abbas," katanya.Kedua, substansi. Menurut Prof Rasyad, MUI seharusnya lebih elegan, sebab presiden juga sudah menjalankan tugasnya. Mestinya dicermati dulu permasalahannya dan ikhtiar dari pemerintah. Solusi yang diajukan pemerintah juga harus tahu.
"Di sisi di mana itu belum maksimal, MUI mengambil perang dong di situ. Apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal yang dianggap kurang oleh MUI ikhtiar dari pemerintah tersebut, itu jauh lebih elegan. Tentu saja kontribusi MUI harus sesuai dengan ranah otoritasnya," kata Prof Rasyad.
"Saya kira marwah itu harus ditegakkan, dan ini tentu tanggung jawab utamanya di ketua umum MUI. Jadi jangan asal kritik. Harus tahu substansinya seperti apa, persoalannya, dan ikhtiar yang sudah dilakukan, baru di situlah cela yang ada itu MUI mengambil peran. Bukan begitu saja mengkritik," sambungnya.Prof Rasyad menambahkan, ketua umum MUI harus bisa mengendalikan orang-orangnya, karena sudah terlalu banyak problem yang dihadapi MUI dan belum terlihat usaha maksimal terhadap ranah-ranah fakta fenomena sosial, yang mestinya menjadi perhatian utama MUI.
"Tapi MUI kelihatannya agak kurang memberikan respons yang memadai, terhadap persoalan yang justru menjadi otoritasnya teman-teman MUI," tuntas Prof Rasyad.
» Baca Berita Terkait MUI, Jokowi
