Gerindra: PJU Gagal Jadi BUMD Idola karena Salah Tata Kelola!
SURABAYA, Barometer Jatim - Pemprov Jatim, lewat Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Prof Dr Muhammad Nuh, akhirnya membuka lowongan untuk mengisi Direktur Utama (Dirut) definitif.
Selain Dirut, formasi lowongan PT PJU juga untuk Direktur Keuangan dan Umum (Dirkeu) serta Direktur Operasional dan Komersial (Diskop).
Belakangan, PT PJU menjadi sorotan tajam DPRD Jatim karena sudah tiga kali dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Dirut. Saat ini Plt Dirut diisi Parsudi, setelah sebelumnya dua kali dipegang Agus Edi Sumanto.
Artinya, sejak Dirut Mochamad Abdul Wachid meninggal dunia pada 27 Juni 2020, hingga kini PJU tak kunjung punya Dirut definitif. Padahal posisi definitif sangat penting, agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis serta mengonsolidasi sembilan anak perusahaan yang ada.
Sorotan DPRD Jatim terhadap PT PJU semakin keras, terlebih menilik tren laba dan dividen yang menurun, serta belum memberikan kontribusi signifkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Target di APBD 2022 kan stagnan. Selain Bank Jatim, harusnya PJU juga jadi BUMD idola, karena Jatim sumber migasnya luar biasa. Berarti ada yang salah, kalau tata kelolanya ada leadersip-nya kan di situ," kata anggota Banggar DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, Rabu (8/12/2021).
"Mestinya target PAD PJU tidak jauh dengan Bank Jatim, karena ini soal gas. Tapi dari tahun ke tahun targetnya kan stagnan," tandas legislator yang mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim itu.
Di 2021 ini, lanjut Hidayat, dari target Rp 12 miliar bahkan direvisi menjadi Rp 6 miliar karena persoalan pandemi Covid-19. Namun pihak PJU menjanjikan bahwa kontrak-kontrak migas akan terealisasi di 2022.
"Mestinya target di 2022 harus jauh lebih besar, tapi kan hanya dipatok Rp 12 miliar. Kemarin (2021) dari target Rp 12 miliar (sebelum direvisi) realisasinya Rp 6 miliar dan sekarang dipatok Rp 12 miliar lagi. Satu sisi anak perusahaannya banyak, tapi dari tahun ke tahun ya stagna seperti itu," paparnya.
Jadi BUMD idola di Jatim masih Bank Jatim? "Ya sampai detik ini progresnya terus mengalami kenaikan. Bahkan dari target PAD dari BUMD Rp 422 miliar itu, 85% (Rp 380 miliar) diperoleh dari Bank Jatim," kata Hidayat.
"Harusnya PJU juga jadi idola untuk menambah pundi-pundi PAD, karena Jatim sumber migasnya luar biasa. Tapi PJU sampai saat ini gagal jadi BUMD idola karena salah tata kelola," tegasnya.
Hidayat menambahkan, warning Menteri BUMN, Erick Thohir yang menegaskan BUMN berpenghasilannya Rp 50 miliar ke bawah akan dijual ke swasta juga perlu menjadi referensi.
Dalam konteks BUMD Jatim, mestinya Gubernur Khofifah Indar Parawasa selaku pengendali BUMD melalui pembinanya harus selalu mengontrol, memberikan target-target yang optimis.
"Kalau ndak ya harus tegas, melakukan tata ulang manajemennya atau pimpinannya dievaluasi. Dirutnya harus diganti, berarti kan ndak kerja," tuntas legislator yang juga wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut.{*}
» Baca Berita Terkait BUMD Jatim
