Khofifah Terima TOP Pembina BUMD 2021, DPRD: Itu Sindiran!

SINDIRAN: Anwar Sadad, penghargaan TOP Pembina BUMD yang diterima Khofifah seperti sindiran. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SINDIRAN: Anwar Sadad, penghargaan TOP Pembina BUMD yang diterima Khofifah seperti sindiran. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Ironis, mungkin. Di tengah kinerja sebagian besar BUMD yang memburuk, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa justru menerima penghargaan di ajang TOP BUMD Award 2021 kategori TOP Pembina BUMD.

Bagi Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, penghargaan tetap harus disyukuri sekaligus sebagai motivasi, pelecut, agar kinerja BUMD semakin baik di masa mendatang.

“Meskipun sebenarnya penghargaan itu diterima di tengah kondisi, dimana kinerja BUMD Jatim memburuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya, Kamis (16/9/2021).

“Sehingga dengan penghargaan itu tidak perlu kita membusungkan dada, karena faktanya sepanjang 2020 kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah itu menurun,” tandas Sadad.

Legislator yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu bahkan menyebut, penghargaan untuk Khofifah sebagai TOP Pembina BUMD bisa dipahami sebagai sebuah sindiran.

“Bukan suatu yang membanggakan, bahkan itu mungkin dipahami sebagai suatu sindiran, sindiran halus,” ujarnya, sembari tersenyum tipis.

Sindiran, karena faktanya kinerja sebagian besar BUMD Jatim buruk. Sadad mencontohkan kinerja terkait laba bersih dan dividen PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang terus menurun.

Dari Rp 16,6 miliar pada 2019, dividen PT PJU merosot drastis menjadi Rp 7 miliar pada 2020, dan tahun ini dari target 12,6 miliar baru tercapai Rp 6,9 miliar.

Pun demikian dengan laba bersih. Pada 2020 turun drastis menjadi Rp 23,5 miliar dari sebelumnya pada 2019 sebesar Rp 112 miliar, dan tahun ini ditarget Rp 38,6 miliar.

Kondisi buruk tersebut berdampak pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alih-alih memberi setoran signifikan, sebagian besar BUMD Jatim bahkan merevisi terget setoran cukup signifikan.

“Banyak yang merevisi targetnya, bahkan ada yang kurang dari separuh,” beber politikus keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan, yang akrab disapa Gus Sadad itu.

Dari berita acara hasil klarifikasi rencana/terget penerimaan PAD untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang didapat Barometerjatim.com, target kontribusi PAD berkurang menjadi Rp 404 miliar dari semula Rp 435 miliar pada APBD TA 2021 atau berkurang Rp 31,2 miliar.

Penghargaan Tak Membanggakan

BANYAK YANG DIREVISI: Rencana setoran BUMD untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. | Data: DPRD Jatim
BANYAK YANG DIREVISI: Rencana setoran BUMD untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. | Data: DPRD Jatim

Revisi kontribusi target PAD dilakukan, karena hampir semua BUMD juga merevisi terget setoran. PT Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER), misalnya. Dari target Rp 13 miliar di APBD 2021 direvisi menjadi Rp 7,7 miliar di rancangan P-APBD 2021 atau berkurang Rp Rp 5,2 miliar.

Lalu PT Askrida target Rp 2,2 miliar menjadi Rp 1 miliar (berkurang Rp 1,2 miliar), PT BPR Jatim target Rp 13,3 miliar menjadi Rp 7,4 miliar (berkurang Rp 5,9 miliar), dan PT Panca Wira Usaha (PWU) target Rp 4,5 miliar menjadi Rp 2,2 miliar (berkurang Rp 2,2 miliar).

Berikutnya PT Jatim Grha Utama (JGU) target Rp 3,8 miliar menjadi Rp 154 juta (berkurang Rp 3,7 miliar), PT PJU terget Rp 20 miliar menjadi 6,9 miliar (berkurang Rp 13 miliar).

Sedangkan dua BUMD lainnya tak merevisi targetnya, yakni Bank Jatim tetap Rp 375 miliar dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) tetap Rp 970 juta. Sedangkan PT Air Bersih malah naik dari Rp 2,7 miliar menjadi Rp 2,9 miliar atau nambah setoran Rp 276 juta.

“Kan nampak, hanya beberapa BUMD yang tak merevisi targetnya dan sebagian besar merevisi tergetnya. Tapi itu kan terget 2021, baru usulan, perencanaan. Nanti disahkan pada saat Perubahan APBD,” jelasnya.

Karena itu, sambung Sadad, menerima penghargaan di tengah kondisi riil yang tidak membaik sebenarnya bukan hal yang membanggakan.

“Tidak cukup membanggakan, karena itu penghargaan harus dianggap sebagai motivasi saja untuk kinerja yang lebih baik,” tegasnya.

Sadad juga meminta agar setiap masukan maupun kritik dari DPRD Jatim — baik dari pimpinan dewan maupun Komisi C (bidang keuangan) — kepada Gubernur Khofifah terkait kinerja BUMD, harus dipahami dalam kerangka agar BUMD Jatim semakin baik.

“Dan harusnya digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja dan kualitas BUMD di Jatim,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait BUMD Jatim