Surabaya Protes PPKM Emil: Belum Ada Permintaan Resmi
JAWABAN PEMPROV: Emil Dardak, belum ada permintaan resmi dari Surabaya soal keberatan PPKM. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana memprotes kebijakan pemerintah pusat yang mengikutkan Surabaya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Protes Whisnu didasari Surabaya justru mengalami penurunan kasus. "Sementara di wilayah Jatim ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB (PPKM). Itu tadi saya protes," kata Whisnu, Kamis (7/1/2021).
Menanggapi penolakan Whisnu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov Jatim belum menerima permintaan secara resmi. "Saya belum menerima permintaan..." kata Emil, yang belum menuntaskan pernyataannya tapi keburu dipotong wartawan.
"Barusan Plt wali kota..?" sergah wartawan yang langsung ditimpali Emil, "Saya berbicara dengan permintaan resmi. Kalau permintaan resmi ada ke kita, baru kita akan tindaklanjuti."Jadi selama belum ada permintaan resmi, tandas suami Arumi Bachsin tersebut, Pemprov Jatim tidak punya dasar untuk bicara ke pemerintah pusat.
Seperti diberitakan, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 sudah turun ke provinsi, termasuk Jatim yang berlaku untuk Surabaya Raya dan Malang Raya.
Hanya dua zona inilah yang kemudian memantik protes Whisna. Menurutnya, jika dilakukan PPKM di Jatim, secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, itu yang akan disepakati semua pihak.Tapi jika peraturan ini parsial, justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini kemudian diterapkan aturan tersebut, dikhawatirkan banyak pasien dari luar kota yang dilimpahkan.
"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," katanya.
» Baca Berita Terkait Emil Dardak
