Turun ke Surabaya, Kemendagri Kaji SOP Kampung Pancasila Diterapkan Nasional!
SURABAYA | Barometer Jatim – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pembentukan Kampung Pancasila di Kota Surabaya. Program ini dinilai sebagai wujud nyata gotong-royong warga dalam menuntaskan permasalahan, khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas Kota Surabaya yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (11/9/2025).
"Saya memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila. Bahkan ada lebih dari 6.000 ASN (Aparatur Sipil Negara) pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW Surabaya," ujarnya.
Dalam Rakor, Teguh juga mendengarkan langsung paparan mengenai pembentukan empat bidang di Kampung Pancasila Surabaya. Termasuk soal keterlibatan warga di wilayah Kecamatan Wonokromo dan Pabean Cantian, yang berhasil mencegah aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.
Teguh mengungkapkan, kunjungannya ke Surabaya ini bertujuan untuk menindaklanjuti bagaimana setiap daerah menjaga Kamtibmas pasca aksi unjuk rasa. Utamanya, melalui aktivasi dan penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
"Kita tahu Siskamling di berbagai daerah itu bukan hal yang baru, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan di Kota Surabaya sudah diinisiasi, diperkuat, dengan adanya pembentukan Kampung Pancasila," jelasnya.
Penguatan Siskamling
Teguh menyebut, Siskamling di Surabaya telah masuk dalam bidang Satuan Tugas (Satgas) Kemasyarakatan Kampung Pancasila. Namun dia menilai, tanpa mengabaikan peran Satgas yang lain, perlu ada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Tadi kami juga sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk Satgas Kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut masalah Siskamling itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya,” kata Tegus.
“Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, tata kelola, manajemen, sarpras, kemudian juga terkait pelaporan dan tindak lanjutnya," jelasnya.
Teguh bersyukur, karena seluruh RT di Surabaya telah memiliki Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Bahkan ada RT yang telah memiliki lebih dari satu Poskamling.
"Tadi disampaikan jumlah Poskamling (Surabaya) itu ada lebih dari 9.000. Itu luar biasa dan ini bisa menjadi penguatan bagaimana Siskamling di Surabaya bisa lebih bagus lagi," imbuhnya.
Selain Poskamling, Teguh menggarisbawahi pentingnya keberadaan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas) yang dinilai saling terkait dan perlu disinergikan. Dia menekankan pentingnya sarana prasarana di setiap Poskamling dan Poslinmas untuk mendukung keamanan warga.
"Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita juga membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, salah satu tujuan pembentukan Kampung Pancasila adalah untuk memperkuat keamanan lingkungan melalui Siskamling.
"Jadi dikuatkan dengan Siskamling yang di kampung-kampung, untuk menjaga bagaimana keamanan kota ini bisa dipastikan membuat warganya merasa aman dan nyaman," katanya.
Karena itu, Eri mengungkapkan pembentukan Kampung Pancasila di Surabaya melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda atau Gen Z.
Kampung Pancasila di Surabaya, jelasnya, sudah mulai berjalan sejak Juni 2025. Karena itu, saat terjadi kerusuhan di Surabaya akhir Agustus 2025, keberadaan Kampung Pancasila ikut berperan.
Eri menekankan, SOP Kampung Pancasila di Surabaya akan segera disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih lanjut.
"Sehingga Pak Dirjen nanti insyaallah akan memberikan masukan, arahan, sehingga ini akan lebih bisa dijalankan oleh masyarakat Surabaya," ujarnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
