GTT-PTT Mengaku Diancam, Kadindik Lamongan Membantah, Siapa Berbohong?
LAMONGAN, Barometer Jatim - Hari ini, Jumat (5/10), aksi mogok mengajar honorer Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) SDN di Kabupaten Lamongan memasuki hari ketiga.
Di tengah aksi mogok, Sekretaris Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Kabupaten Lamongan, Hendro Cahyono mengungkap sejumlah GTT-PTT mendapatkan ancaman sanksi yang mengarah pada pemecatan.
Ancaman tersebut, menurut Hendro, dilakukan beberapa oknum kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Dindik) dan pengawas melalui pesan singkat SMS serta chatting WhatsApp (WA).
"Beberapa honorer yang ikut mogok, mengaku akan mendapatkan sanksi administrasi dari kepala UPT maupun pengawas, bila tidak masuk selama tiga hari berturut-turut," tutur Hendro sambil menunjukkan pesan SMS dan chatting WA.
"Kami menyayangkan sikap itu terjadi. Padahal kami para honorer sedang memperjuangkan nasib untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan," tambahnya.
Sementara Kepala Dindik Kabupaten Lamongan, Adi Suwito membantah adanya ancaman sanksi administrasi tersebut.
"Tidak ada itu ancaman, baik dari kepala UPT atau pengawas. Kami memahami mungkin mereka masih emosi karena tuntutannya belum terpenuhi," katanya saat dikonfirmasi Barometerjatim.com.
Adi justru meyakini aksi mogok mengajar akan segera berakhir, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali normal.
"Saya yakin, karena naluri mereka adalah seorang pendidik dan insyaallah mereka akan kembali lagi mengajar dalam waktu dekat kok," tegasnya.
Dia juga membantah proses belajar mengajar terganggu akibat aksi mogok ini. "Kemarin kita instruksikan pengawas maupun penilik turun, ikut mengajar untuk mengatasi proses belajar mengajar agar tidak terganggu," terangnya.
Kalaupun ada yang terganggu akibat aksi mogok para honorer, lanjut Adi, tidak di semua sekolah. "Hanya sebagian lembaga yang ada di beberapa kecamatan," tandasnya.{*}
