Tak Mau Ada Kemiskinan Baru, Pemkot Surabaya Luncurkan Program Perisai!
SURABAYA | Barometer Jatim – Menggandeng Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) meluncurkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di Balai Pemuda, Jumat (7/11/2025).
Kepala Disperinaker Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menuturkan, program kerja sama ini untuk mendata lebih lanjut pekerja formal dan informal yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya.
“Ini merupakan tugas pemerintah untuk memastikan pekerjaan terlindungi, sedangkan untuk pekerja di sektor informal bukan penerima upah, bisa mendaftar secara mandiri. Nah, untuk yang bukan penerima upah itu perlu ditumbuhkan kesadarannya akan pentingnya jaminan sosial,” katanya.
Hal ini dilakukan, lanjut Hebi, lantaran banyak kasus kecelakaan hingga kematian pekerja yang tidak terlindungi jaminan sosial dan tidak ditanggung perusahaan pemberi upah.
Adanya fenomena ini, justru bisa menimbulkan angka kemiskinan baru di Surabaya ke depannya. “Karena kami tidak ingin ada angka kemiskinan baru, maka akan kita alihkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Hebi menyampaikan, Pemkot Surabaya bersama BPJS Ketenagakerjaan membentuk agen Perisai di lingkungan RW. Nantinya agen tersebut akan bergerak menyosialisasikan jaminan sosial kepada pekerja bukan penerima upah atau informal di Kota Surabaya.
“Penerima upah itu seperti perusahaan yang (mempekerjakan) buruh, pekerja di mal, itu juga wajib mendapat BPJS Ketenagakerjaan, dan juga yang informal,” kata Hebi.
“Artinya pekerja seperti penjual bakso, tukang becak, satpam, petugas pengambil sampah, lalu ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang pasar itu juga harus dan wajib ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Jaminan Bagi Pekerja
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini, terang Hebi, misal jika terjadi kecelakaan kerja, kemudian pekerja tersebut mengalami patah tulang sehingga tidak dapat bekerja dan sebagainya. Maka, keluarga pekerja tersebut akan dicover pendapatannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi keluarganya ini masih mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diobati juga di RS menggunakan fasilitas kelas satu,” ujar Hebi.
“Dan kalau pekerja itu meninggal, anaknya akan disekolahkan sampai kuliah, sehingga manfaatnya banyak, dan tidak menimbulkan kemiskinan baru,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Hadi Purnomo mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program dari pemerintah yang bisa mengentaskan kemiskinan.
Saat ini, ada sekitar 613.000 atau 42 persen dari jumlah penduduk pekerja di Kota Surabaya yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.
Angka ini memang belum mencapai target keseluruhan 58 persen, namun menurut Hadi upaya yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya sudah sangat luar biasa.
“Banyak program yang sudah diumumkan di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini memberikan perlindungan kepada ketua RW dan RT. Kemudian memberikan perlindungan kepada Kader Surabaya Hebat (KSH),” terangnya.
Hadi menyebutkan, jaminan sosial ini sangat penting bagi pekerja formal maupun informal. Sebab, jika pekerja-pekerja tersebut tidak terlindungi jaminan sosial dengan baik, bisa menimbulkan masalah baru ke depannya.
“Bukan membantu pemerintah, malah menjadi masalah baru. Ini Pemkot Surabaya sudah luar biasa. Sudah menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk warga pelayan masyarakatnya sebanyak sekitar 22.000 orang, dan KSH 28.000, pekerja non-ASN juga sudah terlindungi,” sebutnya.
Dia berharap, adanya program ini bisa membantu masyarakat pekerja formal dan informal atau warga yang tidak mampu ke depannya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
