LaNyalla Minta Anggaran KONI Jatim Ditambah, DPRD: Perjelas Dulu Kewenangan Pembinaan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim masih kurang jika dibanding provinsi lain.
Karena itu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim itu meminta Pemprov Jatim untuk menambahnya. LaNyalla bahkan sudah bicara langsung dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Bagi Anggota Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, sebelum masuk anggaran saat ini yang perlu diperjelas terlebih dahulu yakni terkait tarik ulur kewenangan pembinaan cabang olahraga (cabor) berprestasi.
Apakah tetap dalam naungan KONI Jatim atau beralih ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.
“Ini kan ada Permenpora baru, bahwa pembinaan akan ditarik ke Dispora. Selama ini semua pembinaan ada di KONI. Kewenangan-kewenangannya diperjelas dulu seperti apa,” ujarnya pada Barometer Jatim, Selasa (1/7/2025).
“Apakah nanti benar-benar pembinaan itu ada di Dispora atau tetap di KONI. Kalau kewenangan sudah jelas, lalu kegiatan Dispora maupun KONI seperti apa, target-target, baru bicara anggaran,” tandasnya.
Uang Ikuti Program
Kalau pembinaan beralih ke Dispora, ucap Jairi, maka KONI tidak bisa menata anggaran. “Prinsip penganggaran money follow program kan harus jelas. Jadi kita memberikan anggaran itu berdasarkan target-target tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu.”
Lagi pula, tandas legislator asal Partai Golkar tersebut, DPRD Jatim tidak bisa begitu saja menyetujui anggaran kalau tidak ada target-target tertentu.
“Jadi anggaran itu berdasarkan kegiatan, target-target, baru ada anggaran yang akan diperhitungkan ulang. Kalau itu (kewenangan pembinaan) tidak selesai, kita tidak bisa bicara anggaran,” tegasnya.
Sebelumnya, usai menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX di Stadion Gajayana, Malang, Sabtu (28/6/2025) malam, LaNyalla menyebut untuk mendukung peningkatan prestasi atlet, anggaran KONI Jatim harus ditambah.
"Ya, anggaran, sejujurnya anggarannya itu kurang. Saya sudah ngomong sama Bu Gubernur, anggarannya harus ditambah. Kalau provinsi yang lain-lain itu anggaran bisa 300, 400. Kalau kita cuma 200-kan? Kurang lah," ujarnya.
Menilik alokasi belanja dalam APBD Jatim murni tahun anggaran 2024, anggaran KONI masuk dalam belanja hibah Dispora sebesar Rp 250 miliar. Lalu meningkat menjadi Rp 253,4 miliar pada APBD perubahan.
KONI TERBANYAK: Anggaran KONI Jatim dalam belanja oparasi Dispora TA 2024. | Sumber Data: Komisi E DPRD Jatim
Tahun ini anggaran untuk KONI bisa jadi malah menurun, mengingat anggaran Dispora dalam APBD murni tahun anggaran 2025 ditetapkan Rp 163,4 miliar (163.445.058.000).
Bandingkan dengan tahun anggaran 2024, Dispora mendapat anggaran Rp 379.661.324.000 (APBD murni) dan naik menjadi Rp 555.626.333.000 (APBD perubahan).
Anggaran Dispora tahun ini menurun, mengingat APBD Jatim merosot lantaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025. Hal ini bakal berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi hingga Rp 4 triliun.
“APBD kita kan menurun Rp 4 triliun. Jadi di Dispora ditetapkan Rp 163,4 miliar. Sedangkan KONI, Pramuka, dan lainnya itu masuk ke Dispora,” jelas Jairi.
“Menurunnya kan kebijakan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kalau yang Dispora kemarin kan kita tegur sebenarnya, kita minta membuat kegiatan dan target-target yang jelas,” imbuhnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
