Dilantik Jadi Kepala BPKAD Jatim, Sigit Panoentoen Ditugasi Tambal PAD Rp 4 Triliun!

SURABAYA | Barometer Jatim – Dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sigit Panoentoen mendapat tugas khusus dari Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono yakni mencari sumber pendapatan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Langkah tersebut diambil, lantaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025. Hal ini bakal berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi hingga Rp 4 triliun.

"Ini yang harus dicari jalan keluarnya,” kata Adhy saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/8/2024).

“Saya kira selain pajak, sebetulnya kita punya potensi agar PAD kita bisa ditingkatkan lagi. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu, tinggal bagaimana kita me-manage-nya dengan baik," sambungnya.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), opsen pajak berlaku mulai Januari 2025.

Dalam UU KHPD dijelaskan, pemerintah daerah akan diberikan kewenangan lebih untuk menambahkan pungutan tambahan atas jenis PKB dan BBNKB.

Jika saat ini pengelolaan PKB dan BBNKB masih ditangani Pemprov melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), mulai Januari 2025 akan dikelola Pemkab/Pemkot tapi tetap dalam monitor Pemprov. Seperti dulu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pajak Pratama kemudian dipindahkelolakan ke kabupaten/kota.

Pemkot Surabaya, misalnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Febrina Kusumawati menerangkan, pihaknya optimistis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak PAD, karena jika semakin banyak kendaraan berplat L (Surabaya) maka semakin banyak PAD yang diterima.

Dia memperkirakan, pendapatan dari opsen pajak bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Jumlah ini meningkat signifikan dari penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya berkisar Rp 400 miliar.

Tingkatkan Program

Pesan khusus lainnya ditujukan Adhy Karyono kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim (Dispora) Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro.

Dia berpesan agar persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara segera dimatangkan.

Adhy ingin ada peningkatan prestasi dibanding PON sebelumnya. "Saya berharap hasil PON tahun 2024 bisa lebih baik dari tahun 2023," pintanya.

Selanjutnya untuk bidang ekonomi, Adhy berpesan agar setiap program yang dibuat dapat memiliki dampak yang signifikan pada turunnya kemiskinan ekstrem di Jatim.

"Kinerja pembangunan ekonomi saya kira cukup baik. Kita ingin agar program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Fokus kita adalah pada penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan layanan kesehatan di masyarakat," ucapnya.

Lalu untuk bidang pertanian, Adhy juga menyinggung terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi kemarau panjang. Kasus kekeringan yang sebelumnya terjadi di beberapa kabupate/kota, dia berpesan untuk segera dicarikan solusi.

Kemudian untuk ESDM, Adhy menyebutkan agar setiap program yang sudah dibuat oleh pejabat lama tetap diteruskan, khususnya berkaitan dengan net zero emission.

"ESDM saya kira apa yang sudah dibuat dilanjutkan saja. Tinggal memperbaiki semua perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian ESDM," ucapnya.

Dalam pelantikan pejabat eselon II Pemprov Jatim kali ini, selain Sigit Panoentoen 14 pejabat lainnya yang dilantik yakni Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim, Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim, Moh  Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fadjar Tjahjono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim, Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.

Berikutnya Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kurniawan Hary Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr Saiful Anwar Provinsi Jatim.

Kemudian R Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim, dan Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Jatim.{*}

• 15 PEJABAT BARU PEMPROV JATIM
  1. Sigit Panoentoen, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim.
  2. Aris Mukiyono, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim.
  3. Nurkholis, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  4. Joko Irianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim.
  5. Muhamad Hadi Wawan Guntoro, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim.
  6. Moh Ali Kuncoro, Sekretaris DPRD Jatim.
  7. Andik Fadjar Tjahjono, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim.
  8. Endy Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.
  9. Budi Raharjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
  10. Heru Suseno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim.
  11. Dydik Rudy Prasetya, Kepala Dinas Perkebunan Jatim.
  12. Kurniawan Hary Putranto, Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr Saiful Anwar Provinsi Jatim.
  13. R Henggar Sulistiarto, Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim.
  14. Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim.
  15. dr Tauhid Islamy, Direktur RSUD Haji Provinsi Jatim.

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur