Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Jairi Irawan menegaskan tidak ada ruang untuk menggulingkan Khofifah dari kursi Gubernur Jatim.
Golkar Jatim
DPRD Jatim Tolak TAPD Main Atur P-APBD 2025, Golkar: Kami Bukan Kelompok Sound Horeg!
Rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda. Dewan tolak TAPD main atur anggaran.
Pembahasan P-APBD Jatim 2025 Alot, Legislator Golkar Geram: Selalu Mentah di TAPD!
Interupsi tajam dilontarkan Anggota Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan terkait pembahasan P-APBD Jatim yang alot di komisi karena selalu mentah di TAPD.
Buka Musda XI Golkar Tuban, Ali Mufthi Lecut Kader Sebarkan Virus Karya Kekaryaan!
Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi saat membuka Musda XI Golkar Tuban mengajak seluruh komponen Partai Beringin untuk menyebarkan virus karya kekaryaan.
VIDEO: Tumben-tumbennya Golkar Senggol Khofifah, Wah.. Ada Apa?
Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji sebut partainya tidak pernah merepoti Khofifah, tidak pernah minta jatah komisaris maupun dinas.
Sarmuji Salah Satu Legislator Berkinerja Top di Jatim, Berpeluang Gubernur Pasca Khofifah!
Sekjen Partai Golkar Sarmuji masuk daftar 10 besar legislator DPR RI yang kinerjanya memuaskan warga Jatim. Layak jadi Gubernur Jatim pasca Khofifah.
Golkar Tak Pernah Repoti Khofifah di Periode Pertama, Sarmuji: Periode Kedua Bolehlah..
Partai Golkar Jatim tidak pernah merepoti Khofifah selama periode pertama, tapi di periode kedua bolehlah ada perhatian dari gubernur.
Golkar Sentil Setoran PAD Tak Tembus Rp 600 M: BUMD Jatim Butuh Badan Khusus!
Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim agar membentuk badan khusus untuk menangani BUMD, terlebih setoran PAD-nya tak tembus Rp 600 miliar.
LaNyalla Minta Anggaran KONI Jatim Ditambah, DPRD: Perjelas Dulu Kewenangan Pembinaan!
Anggaran KONI Jatim dinilai masih kurang. DPRD Jatim minta kewenangan pembinaan cabang olahraga diperjelas dulu, tetap di KONI atau beralih ke Dispora.
BPR Jatim Minta Tambah Modal Rp 500 M, Komisi C Singgung soal Business Plan!
Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.