JGU Telan Penyertaan Modal Rp 785,6 M! Simak Strategi Pj Gubernur Jatim Tarik PAD
SURABAYA | Barometer Jatim – Hingga kini penyertaan modal Pemprov Jatim ke Jatim Grha Utama (JGU) mencapai Rp 785,6 miliar. Lantas, apa strategi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan dengan investasi?
Pejabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono membeber, salah satu strateginya adalah settlement asset, yakni pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset persediaan yang kemudian dikembangkan dan dijual kepada konsumen pada proyek properti.
“Seperti yang telah dilakukan pada Perumahan Graha Puncak Anomsari," katanya saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) JGU dan Perseroda Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Sabtu (8/2/2025).
Upaya lain, lanjut Adhy, dilakukan melalui pengembangan kerja sama usaha properti, aset, dan land banking guna menciptakan potensi monetisasi aset yang lebih optimal.
Selain itu, ada pula pengembangan kerja sama usaha komoditas pangan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan stabilitas usaha di sektor perdagangan pangan.
"Kami juga ingin menyampaikan beberapa aset-aset milik Pemprov Jatim yang saat ini dalam pengelolaan PT JGU merupakan penyertaan modal daerah atau inbreng. Salah satunya adalah lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya seluas 2,2 hektare yang telah bersertifikat atas nama Pemprov Jatim," paparnya.
Wujud Program CSR
Di atas lahan tersebut, terang Adhy, telah berdiri Apartemen Sederhana Sewa yang terdiri dari 5 tower dengan tinggi masing-masing 5 lantai.
Terdapat perbedaan luas lahan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 luas lahan tercatat 22.000 meter persegi, dalam sertifikat tercatat 21.497 meter persegi atau terdapat selisih 503 meter persegi.
Sedangkan bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan antara lain PT Pratama Jatim Lestari yang merupakan anak perusahaan PT JGU, telah dan akan melaksanakan program CSR berupa penyaluran bantuan uang tunai dari hasil penjualan daur ulang pengolahan sampah B3 berupa batako kepada masyarakat.
Tak hanya itu, optimalisasi peran perusahaan terhadap masyarakat dilakukan dengan pembangunan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sebanyak 1.000 unit.
Rumah-rumah tersebut akan tersebar di berbagai wilayah Jatim dan bekerja sama dengan petani nelayan (Gapoktan), BUMN dan BUMD provinsi lain, serta BUMD kabupaten/kota.
Pengawasan Ketat
Sedangkan terkait Jamkrida, Adhy yang dalam hitungan hari bakal lengser dari jabatan Pj Gubernur Jatim memastikan bahwa pengelolaannya berada di bawah pengawasan yang ketat.
"Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, serta setiap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh BUMD untuk dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan yang efektif," ujarnya.
Dia juga mengharapkan adanya keseriusan terhadap UMKM sebagai market potensial sekaligus lahan pelayanan, sehingga tidak saja mendapatkan laba yang lebih besar namun juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Mengingat UMKM pada 2024 di Jatim mencapai 9,78 juta.
"Adapun strategi yang akan dibangun untuk peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan adalah melalui optimalisasi penggunaan teknologi berbasis digital, sinergi BUMD, dan pengembangan marketplace sebagai potensi pasar penjaminan untuk koperasi dan UMKM sehingga dapat menjangkau seluruh koperasi dan UMKM di Jatim," ucapnya.
Adhy turut menjelaskan bahwa sebagai perusahaan yang berorientasi profit, PT JGU juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga sudah sesuai dengan fungsinya untuk menaikan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan memproduksi barang atau jasa yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraaan bagi masyarakat Jatim.{*}
| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
