Kursi Kadinkes Kosong Disoal, Khofifah Lempar ke Pansel!

MALAH KOSONG: Jabatan kepala Dinas Kesehatan Jatim malah kosong di tengah pandemi Covid-19. | Ilustrasi: Barometerjatim.com/IST
MALAH KOSONG: Jabatan kepala Dinas Kesehatan Jatim malah kosong di tengah pandemi Covid-19. | Ilustrasi: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim di tengah pandemi Covid-19 disoal kalangan DPRD Jatim. Kritik keras pun dilontarkan Anggota Komisi E, Deni Wicaksono yang menyebut Gubernur Khofifah Indar Parawansa tak punya skala prioritas.

Seperti diberitakan, jabatan Kadinkes kosong setelah pejabat definitif sebelumnya, dr Herlin Ferliana dirotasi menjadi Direktur RSU Haji lewat rotasi 16 pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama, Rabu (28/7/2021).

Namun Khofifah enggan menanggapi terkait kekosongan jabatan Kadinkes Jatim, dan meminta wartawan untuk menayakannya ke tim seleksi (timsel) yang diketuai Prof M Nuh.

“Kan ada timsel, ketuanya itu Pak Nuh. Jadi sampeyan tanya ke Prof Muh Nuh. Meskipun rotasi, itu ada tim panselnya,” katanya usai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPRD Jatim di ruang Banmus, Rabu (28/7/2021).

Sebelumnya, Deni Wicaksono menyesalkan keputusan Khofifah yang tak mendefinitifkan jabatan Kadinkes justru saat Covid-19 sedang mengganas di Jatim.

“Bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jatim sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinkes tidak memiliki pejabat definitif,” katanya.

Menurut Deni, hal itu menunjukkan Khofifah tak memiliki skala prioritas. “Atau jangan-jangan penanganan pandemi bukan prioritas bagi gubernur?” ucap legislator asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Kalau tidak menjadi prioritas, tandas Deni, wajar kalau sampai muncul dugaan data-data terkait penanganan Covid-19 di Jatim diolah sedemikian rupa, sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, patut diduga pula, Khofifah lebih mementingkan faktor politik dalam memilih pejabat definitif ketimbang urgensi penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menilai pelantikan 16 kepala OPD di tengah ancaman hak angket legislatif tersebut, tak lebih dari sekadar rolling dan Khofifah seolah hanya ‘main catur’.

“Ini kan gubernur hanya main catur. Jadi rolling saja ini, ya bahasa kasarnya menyiasatilah,” sindir legislator yang juga doktor lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim