Kebijakan Pusat! Khofifah Tak Kuasa ‘Bendung’ Zonasi PPDB

TOLAK ZONASI PPDB: Salah satu poster yang diusung demonstran. Minta Khofifah bersikap tegas. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
TOLAK ZONASI PPDB: Salah satu poster demonstran. Minta Khofifah bersikap tegas. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

“Gubernur Jawa Timur Harus Berani Mengambil Sikap.”

KALIMAT itu tertera di salah satu poster yang diusung ratusan wali murid yang mengatasnamakan diri Komunitas Orang Tua Peduli Anak (Kompak) saat menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) siang.

Pada bagian lain, demonstran yang sebagian besar ibu-ibu penolak sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP-SMA/SMK itu meneriakan, “Kami yang memilih Bu Khofifah! Kami harap Bu Khofifah temui kami, kami ingin sistem zonasi dihapuskan!”

Tapi siang itu Khofifah tak bisa menemui demonstran, karena pada saat bersamaan harus melakukan kunjungan kerja di Mojokerto serta sejumlah wilayah lain di Jatim. Mereka lantas ditemui Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Hudiono.

Usai dialog, Pemprov Jatim lewat Dindik memutuskan untuk sementara menghentikan proses PPDB di Jatim. “Karena mereka meminta di-close, maka kita close,” papar Hudiono.

“Sambil menunggu konsolidasi kami dengan kementerian untuk kita bicarakan tentang tuntutan menggunakan sistem PPDB tahun 2018,” sambungnya.

Namun beberapa jam kemudian, sepulang dari kunjungan kerja, Khofifah memastikan proses PPDB jalan terus, setelah dirinya berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Saya komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Dikdasmen dan ditegaskan tidak ada (perubahan),” katanya, Kamis (20/6/2019).

“Karena itu, tidak ada alasan kita menutup atau menangguhkan sistem pendaftaran PPDB. Maka, sistem zonasi tetap kita lakukan sesuai peraturan,” tegasnya.

Sebelumnya, dinihari kemarin, Khofifah bersama Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono dan Hudiono mendatangi kantor PPDB Jatim 2019 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

Selain melihat tahapan PPDB 2019, Khofifah juga meminta sistem PPDB dibuka kembali. “Kemarin sistem ditangguhkan. Sekarang sistem PPDB sudah dibuka kembali,” katanya.

“Ditangguhkan karena adanya permintaan dari atas nama perwakilan orang tua wali murid Surabaya yang datang ke Grahadi, meminta PPDB dihentikan.”

Mantan Menteri Sosial itupun mempersilakan semua orang tua murid yang belum mendaftarkan putra-putrinya untuk segera memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Khofifah menambahkan, dari sistem zonasi yang mendapatkan kuota 50 persen ini, sebenarnya Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan khusus. Yakni 20 persen diberikan pada anak-anak yang nilai UN-nya bagus di setiap sekolah yang masih satu zona.

“Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan keistimewaan dan kuota khusus bagi siswa yang nilai UN bagus. Kebijakan ini kemudian ditiru oleh sejumlah provinsi lain,” katanya.

“Pemprov Jatim juga memberikan kuota khusus sebanyak 20 persen untuk warga miskin yang di antaranya mengakomodasi khusus untuk anak buruh sebesar 5 persen,” sambungnya.

Berlaku Nasional

Menurut Khofifah, wali murid khususnya di Surabaya yang melakukan demo dan protes agar sistem zonasi dihapus dan kembali seperti tahun lalu (hanya berdasarkan nilai UN), sebenarnya sudah mendapatkan sistem yang cukup baik.

Surabaya telah dibagi menjadi dua zona, yaitu utara dan selatan. Masing-masing zona bisa memilih sekitar 16 sekolah, bahkan lebih.

“Kita tetap menjadikan Permendikbud sebagai referensi. Kita juga sudah memberikan 20 persen kuota untuk warga miskin. Ini cara kita untuk memotong rantai kemiskinan,” ujarnya.

Apalagi di luar zonasi, Pemprov masih memberikan kuota sebesar 10 persen. Masing-masing 5 persen bagi mereka yang mendaftar melalui jalur prestasi maupun yang orang tuanya pindah tugas.

“Saya ingin sampaikan bahwa Surabaya juga Indonesia, Jawa Timur juga Indonesia. Permendikbud (Nomor 51 Tahun 2018) itu berlaku untuk seluruh Indonesia,” katanya.

“Semoga wali murid di Surabaya bisa merasa Indonesia. Permendikbud sudah ditetapkan, tapi tidak semua masyarakat merasa diuntungkan,” tegasnya.

» Baca Berita Terkait Khofifah, Pendidikan