Wali Murid di Surabaya: Jokowi Harus Ganti Mendikbud!

GANTI MENDIKBUD: Wali murid tolak zonasi PPDB, minta Jokowi ganti Mendikbud. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
GANTI MENDIKBUD: Wali murid tolak zonasi PPDB, minta Jokowi ganti Mendikbud. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menjadi luapan kegeraman ratusan wali murid yang menolak zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP-SMA/SMK.

Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud!” teriak Sawitri Ilaswari, juru bicara ratusan wali murid yang mengatasnamakan Komunitas Orang Tua Peduli Anak (Kompak) saat menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) siang.

Mendikbud wajib mundur, kata Sawitri, karena hanya membuat gaduh dengan kebijakan sistem zonasi. “Bukan hanya di Surabaya, PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia,” paparnya.

Desakan agar Muhadjir diganti juga disampaikan melalui tulisan besar dalam poster yang dibawa pengunjuk rasa: Ganti Mendikbud Secepatnya. Ada pula poster bernada protes, di antaranya bertuliskan “Kebijakan Menteri Tidak Berpihak Pada Pendidikan Anak”, dan “3 Tahun Sekolah Kalah dengan Google Maps”.

Menurut Sawitri, sistem zonasi sebenarnya baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun belum bisa diterapkan saat ini. Dia mencontohkan infastruktur sekolah yang masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

“Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana? Ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan,” jelasnya.

Dalam aksinya, para pendemo sempat melakukan pengadangan mobil dinas yang akan masuk ke area Grahadi. “Pak, tolong hapus sistem zonasi. Sistem zonasi tidak adil,” kata pengunjuk rasa yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga tersebut.

Tidak hanya mengadang mobil dinas, pengunjuk rasa juga mendekati pintu gerbang Grahadi dan berteriak agar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menemui mereka.

“Tolong Ibu Khofifah ambil tindakan. Bagaimana ini, anak saya tidak bisa sekolah,” teriak Astuti, salah seorang pengunjuk rasa.

Sementara di area halaman Grahadi, gubernur dan rombongan sedang bersiap melalukan perjalanan dinas ke Mojokerto. Karena diadang pengunjuk rasa, rombongan gubernur memilih keluar dari pintu samping.

Banyak yang Dirugikan

Menjelang siang, massa pengunjuk rasa terus berdatangan. Selain membentangkan spanduk bernada protes, sebagian wali murid juga membawa putra dan putrinya yang gagal masuk sekolah negeri.

“Anak saya nilainya rata-rata 9, belajarnya tekun, tapi gagal masuk sekolah negeri hanya karena model zonasi yang ditetapakan berdasarkan Google map,” kata seorang ibu, warga Jalan Krukah Surabaya.

Dia meminta pemerintah mengembalikan sistem PPDB seperti semula. “Bukan hanya saja ada yang dirugikan, tapi banyak yang dirugikan,” terangnya.

Setelah melakukan aksi selama dua jam, perwakilan massa aksi akhirnya diterima Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiono di Grahadi.

Di sisi lain, pendaftaran SMA Negeri dengan sistem PPDB 2019 jalur zonasi dibuka sejak 17 hingga 20 Juni 2019. Hasilnya diumumkan 21 Juni mendatang.

» Baca Berita Terkait Jokowi, Pendidikan