Hasan Aminuddin: Pengamat Tak Paham Kita Sering Ekspor
RAJIN EKSPOR: Hasan Aminuddin, Indonesia sering ekspor tapi tak selalu terdengar rakyat. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mengkritik para pengamat yang mengumbar pernyataan kalau komoditas perkebunan dan kelautan masih banyak mengandalkan impor.
"Padahal kita sering melakukan ekspor, namun tidak terdengar oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke," kata Hasan usai memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, Kamis (19/12/2019).
"Ini sebagai jawaban dari isu yang tidak nyaman, Indonesia selalu dan disampaikan oleh beberapa pengamat yang tidak paham bahwa Indonesia identik dengan negara pengimpor," tandasnya.
Hasan mencontohkan, baru-baru ini dia mewakili rakyat di Jatim dengan anggota Komisi IV DPR RI melakukan pelepasan ekspor kopi ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, serta sarang burung ke Taiwan.
Rombongan Komisi IV hadir di Jatim, lanjut Hasan, untuk melakukan sinkronisasi dengan Pemprov terkait keluhan petani dan nelayan di Jatim. Salah satunya soal Indonesia yang banyak disebut hanya sebagai negara importir.
Selain itu, sinkronisasi dengan Pemprov juga terkait percepatan kesejahteraan petani dan nelayan. Maka diperlukan kebijakan bersama yang diperkuat dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN yang dibawa DPR RI ke Jatim.
"Satu misal, kalau ingin menyejahterakan rakyat dari sisi peternakan kita buatkan kandang kolektif. Kalau di Probolinggo Dapil saya, Probolinggo-Pasuruan, Nestle ini pembeli susu sapi. Secara geografis, Probolinggo cocok," katanya.
Apalagi masyarakatnya juga hobi beternak, dan sudah ada peternakan sapi perah di Probolinggo namun bisa jadi masih kekurangan modal dan seterusnya. "Di sana ada KUR dan seterusnya, kan butuh bersama-sama," katanya.
Kalau misalnya butuh APBD untuk pembuatan kandang dan pengadaan sapi, tutur Hasan, juga bisa kerjakan bersama-sama. Misalnya pengadaan sapi dari APBD kabupaten, dan pembutan kandang lewat APBD provinsi.
Selain itu, jika dibutuhkan pelatihan untuk mengelola peternakan sapi perah secara profesional, karena SDM petani dan peternak tadisional yang masih kurang, APBN bisa men-support untuk penyempurnaan program.
"Itulah gembaran tentang kebijakan inovatif, dan percepatan jawaban aspirasi rakyat," tegas mantan bupati Probolinggo dua periode tersebut.
» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim, DPR RI
Simak berita terukur barometerjatim.com di
Google News.
