Dana Desa di Jatim Capai Rp 7,6 T, 365 Desa Masih Tertinggal

TERGANJAL DESA TERTINGGAL: Khofifah, masih ada 365 desa tertinggal di Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
TERGANJAL DESA TERTINGGAL: Khofifah, masih ada 365 desa tertinggal di Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tahun ini, Jatim mendapat alokasi dana desa Rp 7,654 triliun untuk disalurkan ke 7.724 desa. Di sisi lain, masih ada 365 desa dengan status tertinggal, bahkan dua di antaranya sangat tertinggal.

“Kita berharap 2020 ini zero desa tertinggal. Ada dua desa sangat tertinggal, satu karena dampak (lumpur) Lapindo di Sidoarjo, satu (lagi) di Bodowoso,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai Raker percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di JX International Surabaya, Selasa (25/2/2020).

Menurut Khofifah, ratusan desa tertinggal tersebut harus bisa bersinergi dengan desa-desa terdekatnya, supaya tidak lagi menjadi desa sangat tertinggal.

“Sebaliknya, kita ingin meningkatkan pada posisi desa yang maju dan desa mandiri. Ini yang ingin kita tingkatkan,” ucap gubernur yang juga ketua umum PP Muslimat NU tersebut.

Bahkan, Khofifah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim No 411.2/2004/112.2/2019. Isinya, mengharap antara lain dana desa dipakai program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan, baik secara nasional maupun regional Jatim.

“Kemiskinan di perdesaan memang hampir dua kali lipat dari kemiskinan di perkotaan. Jatim lebih dua kali lipat,” ungkap Khofifah.

SUMENEP TERBANYAK: Desa tertinggal di Jatim, Kabupaten Sumenpterbanyak. | Grafis: SK Dirjen PPMD
SUMENEP TERBANYAK: Desa tertinggal di Jatim, Kabupaten Sumenep terbanyak, disusul Lamongan. | Grafis: SK Dirjen PPMD

Dari data sensus penduduk enam bulanan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Khofifah, saat Januari lalu dilakukan konsolidasi data, tercatat ada 14,16 persen kemiskinan perdesaan di Jatim. Sedangkan kemiskinan di perkotaan 6,77 persen. Jadi rata-rata kemiskinan di Jatim masih 10,2 persen.

Khofifah berharap, ketimpangan kota dan desa di Jatim yang berdampak kemiskinan di desa yang masih cukup tinggi, harus menjadikan referesi bagi seluruh kepala desa yang akan menggunakan dana desa pada tahap pertama tahun ini.

“Koordinasi kali ini menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengigat kepada mereka semua,” kata Khofifah yang mantan Menteri Sosial.

“Harapannya, ketika mereka mencairkan percepatan tahap satu, bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” imbuhnya.

Sementara Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak menegaskan, penyaluran dana desa akan dilakukan secara ketat. Bahkan Mendagri sudah mengirimkan surat edaran tentang pengawasan dana desa.

MASIH TINGGI: Kemiskinan di Jatim masih di tinggi, di angka 10,37 persen. | Grafis: BPS Jatim 2029
KEMISKINAN MASIH TINGGI: Anka kemiskinan di Jatim masih di tinggi, tersengat di angka 10,37 persen. | Grafis: BPS Jatim 2029

Dalam surat tersebut, bupati dan wali kota agar melakukan sejumlah langkah berkaitan dengan pengawasan dana desa 2020. Salah satunya melakukan verifikasi data jumlah desa. Apalagi disinyalir ada desa setengah ‘tipu-tipu’.

“Kami yakin di Jatim sudah tidak ditemukan lagi sebagaimana terjadi di daerah lain, yang disinyalir ada desa setengah fiktif,” katanya.

“Kami harus menguji kembali kenapa desa itu kosong, karena tidak ada satu variabel yang bisa menjelaskan itu,” imbuh Tumpak.

» Baca Berita Terkait Dana Desa