Bupati Banyuwangi Masifkan Pembelajaran Responsif Gender

GENDER: Ipuk Fiestiandani, memasifkan penerapan pembelajaran responsif gender kepada para kepala TK, SD, dan SMP. | Foto: Barometerjatim.com/IST
GENDER: Ipuk Fiestiandani, memasifkan penerapan pembelajaran responsif gender kepada para kepala TK, SD, dan SMP. | Foto: Barometerjatim.com/IST

BANYUWANGI, Barometerjatim.com – Pemkab Banyuwangi bakal memasifkan penerapan pembelajaran responsif gender kepada para kepala TK, SD, dan SMP. Tujuannya untuk untuk membangun kesadaran kesetaraan gender sejak dini.

“Kepala sekolah bertanggung jawab mewujudkan pembelajaran responsif gender,” tegas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (17/5/2021).

Karena itu, tandasnya, perlu dilakukan sejumlah workshop. Tahap awal, baru para kepala sekolah dari tiga kecamatan yang sudah memulai pembelajaran responsif gender ini.

“Yaitu kepala TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Muncar, dan Srono yang sudah mengikuti workshop beberapa waktu lalu. Nanti bergiliran ke kecamatan lainnya,” katanya.

Menurut istri mantan bupati dua periode Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas itu, pembelajaran responsif gender penting diterapkan untuk membangun paradigma kesetaraan gender di kalangan generasi muda.

Sebab, selama ini pandangan yang bias gender masih sangat mengemuka di masyarakat, yang sebagian besar merugikan kaum perempuan.

“Contoh kecilnya, siswi SMP atau SMA di-bully: Anak perempuan kok enggak bisa masak. Ini pandangan bias gender yang menempatkan perempuan hanya di ranah domestik,” paparnya.

Ipuk juga menandaskan, paradigma bias gender sebagian besar merugikan kaum perempuan. Kekerasan hingga kemiskinan yang dialami selalu lebih buruk.

“Banyak riset bilang, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kondisi hidup lebih buruk dibanding yang dikepalai laki-laki.”

“Ini bukan soal kesalahan perempuan, tapi ini hasil dari konstruksi bias gender dalam keseharian yang kemudian membuat perempuan memiliki akses lebih terbatas kepada pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik, ujung-ujungnya ini berakibat ke kemiskinan,” paparnya.

Pola Relasi Sosial

Sementara pegiat pendidikan yang mengisi workshop pembelajaran responsif gender, Dr Nur Wiarsih mengatakan, pembelajaran responsif gender bertujuan membangun pola relasi sosial yang lebih baik di antara semua pelajar, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk menghindari kekerasan, baik fisik maupun verbal, terhadap pelajar perempuan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah, kata Wiarsih, antara lain dari sisi kebijakan dengan memetakan kelompok pelajar rentan dari faktor ekonomi dan sosial. Lalu memberikan dukungan, perlindungan, advokasi terhadap warga sekolah agar tidak terjadi kekerasan.

”Dan apabila sudah terjadi dapat mencarikan jalan keluar, memastikan layanan pendidikan diperoleh semua anak, termasuk korban,” terang doktor ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta tersebut.

» Baca Berita Terkait Banyuwangi