Bahtsul Masail PWNU Jatim Hukumi People Power Haram!

KH Syafrudin Syarif (tengah), aksi people power hukumnya haram. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah
KH Syafrudin Syarif (tengah), aksi people power hukumnya haram. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr

SURABAYA, Barometerjatim.com – Hasil bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, menghukumi haram aksi people power dengan dalih kedaulatan rakyat untuk menolak hasil Pemilu 2019.

“Bahtsul masail ini menyatakan tidak boleh kita mendelegitimasi KPU, itu tidak diperbolehkan,” kata Katib Syuriyah PWNU Jatim, KH Syafrudin Syarif di Surabaya, Senin (20/5/2019).

Sebab, tandas Kiai Syafrudin, KPU merupakan institusi resmi untuk melaksanakan amanat dalam memilih pemimpin di negeri ini lewat Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.

Saat dipertegas, apakah tidak boleh tersebut artinya haram? “Haram, haram, tidak boleh, haram, ya!” tegasnya.

Dasar bahtsul masail PWNU Jatim ini, terang Kiai Syafrudin, yakni Al Qur’an di antaranya surat An Nisa ayat 59, bahwa di samping harus taat kepada Allah Swt rasul-Nya juga wajib taat pada ulil amri.

Penerjemahan ulil amri yakni pemimpin negara, termasuk di dalamnya lembaga yang disetujui dan ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan pemimpin.

Dasar lainnya yakni Surat Al Buruj Ayat 10, Al hujurat Ayat 9, serta Al Maidah Ayat 33. “Selain itu juga merujuk pada hadits dan kitab-kitab fikih,” ucapnya.

Imbau Tak Terprovokasi

Merujuk dasar yang digunakan tersebut, dalam perspektif fikih, menolak hasil Pemilu dengan menyebarkan narasi yang mendelegitamasi KPU, provokasi berdalih people power atau kedaulatan rakyat, dan tindakan inkonstitusional lainnya tidak diperbolehkan.

“Karena terdapat tujuan atau dampak yang bertentangan dengan undang-undang atau syariat. Tindakan tersebut (menolak Pemilu) dapat mengarah pada tindakan makar, menyulut konflik sosial, perang saudara, dan mengacaukan keamanan nasional,” jabarnya.

Karena itu, PWNU Jatim mengimbau masyarakat — khususnya warga NU — agar tidak terprovokasi untuk ikut aksi people power ke Jakarta. Kalau memang ada yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, sebaiknya diselesaikan di Jatim.

“Karena kalau hanya angan-angan saja, itu tentu tidak diperbolehkan, harus riil. Kalau ada kecurangan, buktikan. Dengan demikian clear semuanya. Kalau hanya persepsi, itu bahaya,” jelasnya.•

» Baca Berita Terkait PWNU Jatim, People Power