Kemendagri Wanti-wanti soal Informasi Hoaks Jelang Pemilu: Bisa Timbulkan Gesekan dan Memecah Belah!
SURABAYA, Barometer Jatim – Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Sri Handoko Taruna mewanti-wanti terkait potensi penyebaran hoaks yang bisa memecah belah masyarakat menjelang Pemilu 2024.
"Masyarakat akan terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok, sehingga berpotensi menimbulkan sebuah konflik," katanya saat membuka Rakor Kesbangpol Peningkatan Peran Forkopimda dalam Sukses Pemilu 2024 di Surabaya, Rabu (7/6/2023).
Karena itu, katanya, fungsi kewaspadaan dini dan cegah dini dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum perlu ditingkatkan.
"Semua unsur harus memiliki komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Jangan ada upaya memberikan informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan gesekan dan memecah belah masyarakat. Bila ada permasalahan, agar dikoordinasikan dengan pihak terkait," tegas Sri Handoko.
Baca juga:
- Makin Terkuak! Tak Hanya Diijon Sahat, BPK juga Temukan Penyelewengan Rp 1,3 M Hibah Pokir DPRD Jatim
- Prabowo Salip Ganjar di Survei, HISNU: Situasi di Lapangan Jauh Berbeda, Kami Tak Risau!
Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu, lanjutnya, harus terjalin satu koordinasi dan sinergitas yang kuat. "Di sini pentingnya saling memahami akan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen bangsa," tambahnya.
Sri Handoko menambahkan, pengikisan ego sektoral yang selama ini sering menjadi penghambat dalam fungsi koordinasi dan konsolidasi menjadi poin utama yang harus segera diselesaikan.
Dengan demikian, akan lebih mudah tercipta suatu kondisi kerja sama yang baik dalam upaya suksesnya Pemilu 2024 khususnya di provinsi, kabupaten/kota Jawa Timur.
Bikin Peta Kerawanan
Di tempat yang sama, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan, jelang Pemilu Bakesbang daerah perlu melakukan pemetaan kerawanan untuk mengantisipasi konflik.
"Tiap bulan daerah perlu membuat pemetaan kerawanan, antisipasi konflik. Terutama di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kebetulan pas bersamaan dengan Pilkades Bangkalan, mudah-mudahan tidak jadi residu Pilpres 2024,” ungkapnya.
Eddy juga mengingatkan sejumlah kerawanan lain yang berpotensi pada kerusuhan. Termasuk konflik perguruan silat, terutama Madiun dan sekitarnya.
Baca juga:
- Misteri Alokasi Nol Rupiah Dana Hibah Pokir DPRD Jatim, Anggota Banggar: Patut Dicurigai Diperjualbelikan!
- Uji Coba Pasar Luar Negeri, Bupati Fauzi Ekspor 12 Makanan Tradisional Produk UMKM Sumenep Ke Malaysia
“Karena sebagian dari mereka atau pimpinan menjadi calon, sehingga jangan sampai hal ini dikaitkan dengan perguruan silat dan muncul kerawanan," terangnya.
Menurutnya, sosialisasi menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu.
"Ini tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu, Kesbangpol juga perlu membantu sosialisasi. Misalnya Sabtu Minggu di pesantren maupun di sekolah bisa lewat daring," sarannya.{*}
| Baca berita Pemilu 2024. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
