UU Omnibus Law Ditolak, Tak Ngefek ke Calon PDIP di Pilkada!

BENDERA PDIP DICOPOTI: Di Surabaya, sejumlah bendera PDIP dicopoti massa pendemo penolak UU Omnibus Law. | Foto: IST
BENDERA PDIP DICOPOTI: Di Surabaya, sejumlah bendera PDIP dicopoti massa pendemo penolak UU Omnibus Law. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – PDIP menjadi sasaran amarah pendemo — terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa — penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Surabaya, Kamis (8/10/2020).

Di Bundaran Waru dan frontage Jalan A Yani, sejumlah bendera “Partai Banteng” dicopoti dan dibuang begitu saja di jalanan. Pendemo marah, lantaran PDIP dianggap paling terdepan dalam mengolkan UU tersebut.

Lantas, apakah penolakan terhadap UU Omnibus Law berdampak pada politik elektoral calon yang diusung PDIP di Pilkada 2020, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo?

“Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pilkada dan kandidat-kandidat yang diusung Parpol, termasuk PDIP,” nilai pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam kepada Barometerjatim.com, Sabtu (10/10/2020).

Seperti diketahui, di Pilwali Surabaya PDIP mengusung pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji, serta Kelana Aprilianto-Dewi Astutik di Pilbub Sidoarjo 2020 bersama PAN.

Sentimen terkait pengesahan UU Omnibus Law, lanjut Surokim, lebih banyak ke Parpol ketimbang pasangan calon yang diusungnya.

“Bukan ke kandidat. Pilkada lebih dominan dipengaruhi faktor kandidat dan figur. Kendati rekom memang berasal dari Parpol, sepertinya enggak pengaruh karena peristiwa itu,” jelasnya.

Efek bentrok saat demo di berbagai daerah terhadap Pilkada serentak, ucap Surokim yang juga peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) relatif kecil. Termasuk yang terjadi di Surabaya.

“Ya karena tidak menaut langsung dengan Paslon dan case yang terjadi di daerah. Proximity (unsur kedekatan) masih menjadi faktor dominan,” tegasnya.

Lagi pula, tandas Surokim, sejauh ini peristiwa nasional di Jakarta tidak cukup dominan dan signifikan mempengaruhi kontestasi politik lokal di daerah.

“Sebenarnya chaos-chaos itu bentuk perlawanan massa ke elite Jakarta. Jadi tidak menaut langsung dengan kandidat-kandidat yang sedang bertarung di Pilkada,” ucapnya.

» Baca Berita Terkait Omnibus Law