DPRD Jatim

Komisi C DPRD Jatim tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Namun rencana kerjanya harus dikuliti.

Jaka Jatim desak KPK segera menahan Kusnadi, agar insiden hilangnya salah seorang tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim tersebut tak terulang lagi.

Jaka Jatim mendesak KPK segera menahan Kusnadi, agar insiden hilangnya tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim tersebut tak terulang lagi.

Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.

Tiga BUMD Pemprov Jatim, yakni PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih dicap sebagai tak produktif dan tak prospektif. Berapa harta kekayaan Dirutnya?

Target PAD dari BUMD Jatim meleset, target Rp 473,110 miliar hanya terealisasi Rp 471,687 miliar. Khofifah diminta evaluasi direksi dan komisaris.

Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.

Gaduh soal tarif di Pelabuhan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) clear. Menurut Komisi C DPRD Jatim ini soal business-to-business (B2B), bukan urusan sosial.

Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.

Komisi E DPRD Jatim mengkritik Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil agar tidak terjebak dengan rutinitas yang ada, sehingga kegiatannya hanya itu-itu saja.