DPRD Jatim

Target PAD dari BUMD Jatim meleset, target Rp 473,110 miliar hanya terealisasi Rp 471,687 miliar. Khofifah diminta evaluasi direksi dan komisaris.

Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.

Gaduh soal tarif di Pelabuhan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) clear. Menurut Komisi C DPRD Jatim ini soal business-to-business (B2B), bukan urusan sosial.

Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.

Komisi E DPRD Jatim mengkritik Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil agar tidak terjebak dengan rutinitas yang ada, sehingga kegiatannya hanya itu-itu saja.

Komisi C DPRD Jatim gerah melihat PT PJU -- salah satu BUMD Pemprov Jatim -- bolak-balik dipimpin Plt. Segera definitifkan Plt Direktur Hadi Mulyo Utomo.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil.

PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD Pemprov Jatim, dituding tak beres.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.

Komisi C DPRD Jatim heran, kenapa PT DABN yang secara bisnis sehat dan menguntungkan justru dipermasalahkan. Ada yang ingin membuat suasana keruh?