DPRD Jatim

Tahun ini sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim tidak dapat direalisasikan. Ada masalah lagi?

Di tengah gelombang demonstrasi terkait tunjangan dan gaya flexing legislatif, DPRD Jatim mencoret anggaran PDLN Rp 19 miliar di P-APBD 2025. Digeser ke mana?

Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz turut menghujani interupsi rapat paripurna menolak legislatif hanya dijadikan tukang stempel Pemprov Jatim.

Rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda. Dewan tolak TAPD main atur anggaran.

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Lha, kenapa?

Interupsi tajam dilontarkan Anggota Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan terkait pembahasan P-APBD Jatim yang alot di komisi karena selalu mentah di TAPD.

Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim melayangkan interupsi saat paripurna, menanyakan soal agenda rapat konsultasi setelah paripurna.

Ketegangan terjadi saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025). Rapat terkait P-APBD Jatim 2025 akhirnya ditunda lantaran banjir interupsi.

Khofifah menyiapkan tujuh strategi kebijakan dalam optimalisasi PAD pada P-APBD Jatim 2025 yang ditarget Rp 17,43 triliun. Apa saja?

Anggota DPRD Jatim Dapil Madura, Nur Faizin menyoroti kasus penyebaran campak di Kabupaten Sumenep. Dia menilai Gubernur Khofifah lamban melakukan mitigasi.