DPRD Jatim

Gaduh soal tarif di Pelabuhan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) clear. Menurut Komisi C DPRD Jatim ini soal business-to-business (B2B), bukan urusan sosial.

Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.

Komisi E DPRD Jatim mengkritik Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil agar tidak terjebak dengan rutinitas yang ada, sehingga kegiatannya hanya itu-itu saja.

Komisi C DPRD Jatim gerah melihat PT PJU -- salah satu BUMD Pemprov Jatim -- bolak-balik dipimpin Plt. Segera definitifkan Plt Direktur Hadi Mulyo Utomo.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil.

PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD Pemprov Jatim, dituding tak beres.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.

Komisi C DPRD Jatim heran, kenapa PT DABN yang secara bisnis sehat dan menguntungkan justru dipermasalahkan. Ada yang ingin membuat suasana keruh?

Hibah Pokir DPRD Jatim telah memenjarakan 4 orang, tapi Hibah Gubernur Jatim belum disentuh KPK. Kebal hukumkah Khofifah?

Insiden kecil terjadi saat massa Jaka Jatim hendak membakar dua ban sebagai simbol kekecewaanya atas kasus korupsi dana hibah Jatim.