Polemik Posko Suramadu, Pakar Nilai Koordinasi Pemprov Lemah!

TURUN LANGSUNG: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Bupati Bangkalan, RKH Latif tinjau pos penyekatan Suramadu. | Foto: Barometerjatim.com/IST
TURUN LANGSUNG: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Bupati Bangkalan, RKH Latif tinjau pos penyekatan Suramadu. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pakar Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto menilai, kembali melonjaknya kasus Covid-19 di Jatim akibat masuknya varian baru yang lebih ganas dalam penularan membuat pemerintah tergagap.

Kondisi itu terlihat dari tidak jalannya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Jatim dengan kabupaten/kota untuk mengendalikan pandemi yang tepat, penuh kepatuhan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Masuknya varian baru dalam Covid-19 dan melonjaknya kembali kasus pandemi yang lebih ganas dalam penularan, menunjukan kebijakan publik Pemprov Jatim tidak sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Contoh nyata adalah kasus di (Posko Penyekatan) Suramadu,” ujar Andri, Rabu (23/6/2021).

Menurutnya, dalam kasus titik penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19, malah memunculkan gaduh dan pro-kontra akibat syarat tes swab antigen.

“Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, jika pemerintah melakukan komunikasi yang baik,” tandasnya.

Pemprov Jatim, tandas Andri, semestinya bisa melakukan komunikasi dan koordinasi antara Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan, dan masyarakat Madura.

“Tidak bisa Pemprov Jatim berjalan sendiri, hanya dengan membuat Rumah Sakit Lapangan di Bangkalan,” katanya.

Menurut Andri, Pemprov harus intens melakukan komunikasi dengan Pemkab Bangkalan, dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menyosialisasikan bahayanya Covid-19 varian baru ini.

“Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan seharusnya sudah memahami sosiologis orang Madura itu seperti apa,” ujar Andri.

“Libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, klebun, dan orang yang dituakan untuk menyosialisasikan Covid-19 dan penyekatan di Suramadu. Sentuh hati warga Madura, agar tidak terjadi gesekan dan ketidaksalahpahaman,” paparnya.

Selama ini, lanjut Andri, kesannya adalah masyarakat hanya menjadi objek atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan pemerintah, agar tidak ada salah paham.

“Wajar jika Pemkot Surabaya langsung bergerak cepat dalam merespons munculnya varian alpa, beta, dan delta yang salah satunya ada di Bangkalan, dengan membuat penyekatan kendaraan yang akan masuk  Surabaya. Hal itu memang seharusnya dilakukan Pemkot karena sebagai tetangga langsung dengan Bangkalan,” ujarnya.

Tapi fakta di lapangan, lanjutnya, pos penyekatan malah menjadi sasaran pengerusakan, hingga beberapa warga dari Madura menggelar demonstrasi di Balai Kota Surabaya.

Mereka menganggap titik penyekatan tersebut adalah kebijakan Pemkot Surabaya, meski sebenarnya penyekatan itu juga atas arahan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Ini membuktikan, bahwa selama ini tidak pernah ada semacam forum yang berkelanjutan bersama daerah yang seharusnya dilakukan Pemprov Jatim untuk kebijakan publik lintas daerah,” nilai Andri.

Padahal, kerja sama antar pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menangani pandemi dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Semoga menjadi perhatian kita semua sebagai warga masyarakat dan kepala daerah, khususnya bagi gubernur Jatim untuk tidak lemah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga tidak menjadikan masalah ini semakin besar,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Wabah Corona