Pencegahan Korupsi, Pemkab Lamongan Terbaik Nasional

TERBAIK NASIONAL: Bupati Lamongan, Fadeli menerima penghargaan pencegahan korupsi. | Foto: IST
TERBAIK NASIONAL: Bupati Lamongan, Fadeli menerima penghargaan implementasi pencegahan korupsi. | Foto: IST

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Lamongan kembali meraih penghargaan. Di penghujung tahun ini, mendapat apresiasi sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) Terbaik dalam melakukan pencapaian implementasi pencegahan korupsi secara nasional.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’aruf Amin kepada Bupati Fadeli saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

“Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran, untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi dalam mewujudkan pelayanan prima,” ujar Fadeli usai menerima penghargaan.

Bersama Pemkab Lamongan, hanya ada sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima apresiasi tersebut. Yakni Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten. Lalu Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi, dan Pemkot Balikpapan.

Penghargaan ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), yang merupakan program dari KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi kepada pemerintah pusat dan daerah.

Raihan Pemkab Lamongan tahun ini, sekaligus menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk pencegahan korupsi. Sebab, dalam Korsupgah tahun lalu, Lamongan juga menjadi yang terbaik di tingkat nasional.

Menurut Fadeli, Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik nasional dalam pencegahan korupsi, karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh delapan indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.

“Kami tidak hanya sekadar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ucap Fadeli.

Dia mencontohkan rekomendasi untuk memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Satukan Layanan Perizinan

Fadeli menambahkan, di antara pemenuhan indikator tersebut adalah terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Kemudian ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset dan indikator tata kelola dana desa.

Sementara terkait pelayanan prima, saat ini sudah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020. MPP ini akan menyatukan semua pelayanan perizinan di Lamongan di satu tempat.

Sementara itu Wapres, KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, agar pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaa informasi, dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi,” katanya.

» Baca Berita Terkait Pemkab Lamongan