PKL Masjid Al Akbar Segera Direlokasi, DPRD Surabaya: Jangan Melebihi Batas 16 Mei
TAK LEBIHI 16 MEI: PKL Masjid Al Akbar, bakal direlokasi ke lahan sisi utara maksimal 16 Mei 2022. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i mengingatkan Pemkot agar relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Masjid Al Akbar dilakukan sesuai jadwal.
"Deadline 16 Mei 2022, kita minta jangan melebihi batas itu. Sebenarnya deadline itu sebelum puasa, namun dijadwalkan ulang alasannya paving belum selesai," kata Imam, Rabu (27/4/2022).
Pemkot, lanjut Imam, menyediakan lahan relokasi PKL di sisi utara Masjid Al Akbar. Karena itu, dia meminta dinas terkait segera menyelesaikan pengerjaan lahan sehingga PKL bisa masuk dan berjualan.
"Sehingga masjid tidak terganggu, dalam hal masyarakat beribadah dan keindahannya," tegas legislator asal Partai Nasdem tersebut.
Imam menjelaskan, lahan di lapangan sebelah utara yang disediakan Pemkot Surabaya kalau selesai bisa menampung 800 PKL. Tapi saat ini karena pavingnya masih sebagian, sehingga baru bisa menampung 200 pedagang."Sedangkan di Hari Minggu PKL di Masjid Al Akbar bisa mencapai 800 pedagang. Untuk tahap awal, khusus Hari Minggu PKL bisa berjualan di sekitar masjid, namun diatur jamnya mulai pukul 06.00 sampai jam 10.00" terangnya.
Sedangkan pada hari biasa, kata Imam, sekitaran Masjid Al Akbar harus bersih dari keberadaan PKL. "Prinsipnya PKL ingin tetap berjualan, tapi jangan sampai kekhidmatan, kekhusukan, dan keindahan masjid jadi terganggu, kata Imam.
Kesannya PKL ini hanya mencari keuntungan. Mereka ini juga mengganggu akses masuk ke masjid, karenanya kita minta ayo ditata ayo dirapikan," tegasnya lagi.Imam juga meminta pengelola Masjid Al Akbar supaya dilibatkan dalam pengelolaan PKL. "Sebab lahan tersebut juga ada peran dari masjid sebagai pemegang SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di atas tanah HPL (Hak Pengelola Lahan), katanya.
Selain itu, Imam mengingatkan jangan sampai ada pungutan liar terhadap PKL. "Kita juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar (upeti) untuk aparat siapa pun," tegasnya.
» Baca berita terkait DPRD Surabaya. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.
