Pemprov Bantah Khofifah Pakai Buzzer, Pakar: Tak Usah Panik

Reporter : barometerjatim.com -
Pemprov Bantah Khofifah Pakai Buzzer, Pakar: Tak Usah Panik

TAK USAH PANIK: Mochtar W Otomo, tak usaha panik tanggapi netizen sebut Khofifah pakai buzzer. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com Pakar Politik, Mochtar W Oetomo meminta Pemprov Jatim tidak usah berlebihan dan panik dalam menanggapi tudingan netizen yang menyebut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memakai buzzer di media sosial.

Menurut pengamat yang juga Dirut Surabaya Survey Center (SSC) itu, sudah jamak di era media sosial para politisi maupun pejabat publik menggunakan jasa pendengung.

"Kondisi yang lumrah, sehingga ya tidak perlu terlalu mengelak, terlalu panik!" katanya kepada Barometerjatim.com, Selasa (5/4/2021).

"Era sekarang kan memang era medsos, era jejaring. Jadi itu hal yang lumarh, jamak, dan memang tak bisa dihindari," tandas pengajar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono terusik dengan tudingan netizen yang menyebut Khofifah memakai buzzer untuk menaikkan citranya sehingga beberapa kali menjadi trending topic di Twitter.

Sekali lagi saya ingin tegaskan, bahwa Grahadi (Pemprov Jatim) tidak pernah memanipulasi percakapan di platform media sosial manapun. Kami juga tidak pernah menganggarkan untuk menggerakkan buzzer, katanya.

Heru yang mantan bupati Tulungagung dua periode itu bahkan balik menuding ada pihak lain yang sengaja melakukan hal tersebut untuk menjatuhkan kredibilitas Khofifah.

"Kami tidak ingin berspekulasi siapa pelakunya. Mungkin orang iseng yang ingin menjatuhkan kredibilitas Gubernur Khofifah. Tapi yang pasti, kami tidak pernah mempekerjakan buzzer untuk pencitraan Gubernur Khofifah, ucapnya.

Pernyataan Heru soal ada orang isen yang ingin menjatuhkan kredibilitas Khofifah, menurut Mochtar juga berlebihan. "Ditanggapi biasa saja, wajar saja lah," ucapnya.

Justru, tandas Mochtar, ketika respons yang dimunculkan Heru berlebihan, kategorinya bukan lagi sekadar response statement (pernyataan tanggapan) tapi sudah menjadi political statement (pernyataan politik).

"Kalau bicara political statement, berarti pasti ada arah ke depan yg disasar, yang menjadi target," tegas Mochtar yang juga pengajar S2 di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.