Soroti Kunker DPRD Surabaya, PSI: Biaya Harus Transparan
SUMPAH WAKIL RAKYAT: Pengambilan sumpah anggota DPRD Surabaya 2019-2024. | Foto: Barometerjatim.com/WIRA HARLIJADI
SURABAYA, Barometerjatim.com Tak hanya mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menunjukkan daya kritisnya di DPRD Surabaya.
Anggota DPRD Surabaya, Alfian Limardi menyoroti soal pengeluaran pelaksanaan agenda kunjungan kerja (kunker) dewan yang disebutnya belum transparan.
"Fraksi kami tidak menolak kunker, namun seluruh biaya dinas harus sesuai laporan, on bill! sisa kita kembalikan," tegasnya di Surabaya, Minggu (25/8/2019).
Menurut Alfian, selama ini biaya dinas anggota dewan terkesan tidak transparan. Terlebih, aktivitas selama kegiatan, baik di dalam maupun luar negeri, hampir tak diketahui masyarakat.Karena itu, Fraksi PSI akan membuat semacam dokumentasi dan pelaporan selama aktivitas kunker untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Tidur dimana, makan dimana, aktivitasnya apa saja, semua harus diketahui publik. Agar transparan," terangnya.
Alfian terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 setelah meraih 2.965 suara dari Dapil Surabaya I (Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng) pada Pileg 2019 lalu. Prosesi pelantikan dilakukan lewat rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (24/8/2019).Turut hadir dalam pelantikan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, serta ketua DPRD Surabaya periode sebelumnya Armuji.
Di periode 2019-2024, PSI menempatkan empat kadernya sebagai wakil rakyat di Kota Pahlawan. Selain Alfian Limardi, tiga kader lainnya yakni William Wira Kusuma, Tjutjuk Supariono dan Jasiah Michael.
ยป Baca Berita Terkait DPRD Surabaya, PSI
