PT DABN Dihantam Kasus Korupsi, Golkar: Evaluasi Menyeluruh BUMD Jatim!
SURABAYA | Barometer Jatim – Kasus korupsi yang menghantam sejumlah BUMD Pemprov Jatim maupun anak usahanya, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Kami mendukung dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Hadi Setiawan, Kamis (16/10/2025).
Terbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tengah mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan tata kelola pelayanan jasa kepelabuhanan di PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) -- anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU).
Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan kasus kredit fiktif yang membobol Bank Jatim hingga Rp 549,5 miliar di Cabang DKI Jakarta. Saat ini perkaranya tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Selain dihantam kasus dugaan korupsi, merujuk laporan Komisi C DPRD Jatim, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih sangat kecil, hanya 2,59 persen. Bahkan target setoran pada 2024 sebesar Rp 473,11 miliar tidak tercapai, dengan realisasi Rp 471,68 miliar.
Dari jumlah itu, Bank Jatim masih menjadi penyumbang tertinggi Rp 417,54 miliar. Disusul BPR Jatim Rp 9,42 miliar, Jamkrida Rp 2 miliar, JGU Rp 1,67 miliar, Air Bersih Rp 1,55 miliar, PJU Rp 22,5 miliar, PWU Rp 1,2 miliar, Askrida nihil setoran karena larangan dividen dari OJK, serta SIER Rp 16,58 miliar.
Dengan demikian, tiga BUMD yang kontribusinya terhadap PAD terendah yakni JGU, Air Bersih, dan PWU masing-masing tidak sampai Rp 2 miliar.
“Memang ada dividen, tapi nilainya kecil dan tidak sebanding dengan penyertaan modal. Maka kami mendukung dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD,” tegasnya.
Khusus anak usaha, Hadi menyoroti kinerja PT Kasa Husada Wira Jatim yang berada di bawah manajemen holding company PT PWU Jatim, memproduksi kapas dan kasa untuk keperluan kesehatan dan kosmetika, serta pembalut wanita bersalin dan haid.
“Semua rumah sakit membutuhkan Kasa Husada, tapi nyatanya rumah sakit milik Pemprov Jatim saja yang jarang menggunakan jasanya. Ini harus dievaluasi, karena seharusnya antarlembaga milik daerah bisa saling memperkuat,” ucapnya.{*}
| Baca Korupsi PT DABN. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
