Legislator PKB: Hubungan DPRD Jatim-Pemprov Hari-hari Ini Kurang Enak!
SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Padahal seharusnya tercipta harmoni, termasuk dalam pembahasan P-APBD 2025.
“Harmoni itu adalah bersamaan antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan yang tercantum dalam UU 23 bahwa eksekutif dan legislatif itu satu,” katanya saat interupsi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025, Senin (25/8/2025).
“Tetapi saya melihat, bahwa hari-hari ini kok ternyata kelihatannya ada hal-hal yang memang kurang enak hubungan suami-istri ini, saya ibaratkan suami-istri lah seperti itu,” tandasnya.
Hubungan tidak enak itu, beber Ubaidillah, tercermin dalam pembahasan P-APBD 20205. Menurutnya, bagaimana komisi-komisi bisa memaksimalkan pembahasan, kalau setiap apa yang disepakati selalu diubah pihak eksekutif.
“Itu pun dikasih waktu dua hari, dua hari, dua hari, dan lain sebagainya,” katanya memberi penekanan durasi hanya dua hari untuk membahas perubahan.
“Periode kali ini menurut saya terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diketahui oleh komisi, yang itu disepakati menjadi P-APBD di Indrapura ini,” ucapnya.
Karena itu, dia sepakat paripurna penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda.
“Harapan saya kalau memang ini masih belum ada titik temu, ya sudah selesaikan pembahasan di komisi sampai tuntas. Kami minta waktu untuk rapat pembahasan hari ini ditunda,” tegasnya.
Interupsi serupa dilontarkan sejumlah anggota dewan lainnya. Termasuk Ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim; Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan; dan Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz. Mereka satu suara minta paripurna ditunda dan dijadwal ulang.
Wakil Ketua DPRD Jatim yang memimpin sidang paripurna, Deni Wicaksono kemudian menanggapi semua interupsi anggota dewan, termasuk menjelaskan soal agenda rapat konsultasi dan menawarkan opsi terkait paripurna hari ini.
Legislator asal PDIP itu lantas menawarkan dua opsi. Pertama, diskors untuk kemudian diambil keputusan rapat paripurna dilanjut atau tidak. Kedua, rapat paripurna ditunda dan dijadwal ulang. Akhirnya disepakati ditunda.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
