Kalah Telak di Pilgub Jatim, Luluk Sebut Ada Praktik Politik Uang yang Masif!
SURABAYA | Barometer Jatim – Luluk Nur Hamidah tak menyala di Pilgub Jatim 2024. Merujuk hasil rekapitulasi KPU Jatim, Cagub jagoan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpasangan dengan Lukmanul Khakim itu hanya mendulang 1.797.332 suara (8,67%).
Bak bumi dan langit, perolehan suaranya jauh dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang meraup 12.192.165 suara (58,81%) dan tampil sebagai juara atau selisih 10.394.833. Bahkan tertinggal dari Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta yang meraih 6.743.095 (32,52%).
Meski kalah, Luluk mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilgub Jatim 2024. Dia berterima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh jajaran penyelenggara yang telah menjalankan tugasnya.
Namun dia juga menyampaikan catatan merah terkait penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024. Bukan perihal menang atau kalah, tapi tapi memfokuskan pada proses pelaksanaan.
Luluk mengklaim memiliki banyak bukti adanya tindakan yang mencederai proses demokrasi di Pilgub Jatim, bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Sebagai calon yang ikut berkontestasi langsung, saya memiliki beberapa catatan penting terkait penyelenggaraan ini,” ujarnya, Kamis (11/12/2024).
Cederai Integritas Pilgub
Apa saja catatan merahnya? Luluk menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi.
Dia menyebut adanya praktik politik uang yang masif, termasuk pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, dan uang tunai yang dilakukan menjelang hari pencoblosan.
“Bahkan, ditemukan stiker kampanye yang jelas-jelas melekat pada bantuan tersebut. Hal ini sangat mencederai integritas Pemilu,” tegasnya.
Selain itu, Luluk mengkritisi temuan TPS dengan hasil yang mencurigakan, seperti suara yang seratus persen untuk pasangan tertentu dan fakta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
“Praktik semacam ini tidak hanya merugikan saya sebagai calon, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan Pemilu yang bersih dan adil,” tambahnya.
Menurut Luluk, kecurangan semacam ini tidak dapat dinormalisasi dan harus menjadi perhatian serius. Dia menekankan, meskipun hasil Pilgub Jatim bisa diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan tetap diperlukan.
“Jika prinsip kejujuran dan keadilan diabaikan, maka potensi kerugian akan dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya.
Dia berharap agar klaim temuan pelanggaran itu menjadi catatan perbaikan di masa mendatang. Luluk meminta seluruh pihak untuk tidak membiarkan praktik semacam ini terus berulang.
“Normalisasi terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan memperburuk kualitas demokrasi kita. Mari kita pastikan Pemilu mendatang lebih jujur, adil, dan benar-benar menjadi suara rakyat. Kita tidak ingin demokrasi kita semakin terpuruk, apalagi tak berdaya,” katanya.
“Dan ini momentum Presiden Prabowo untuk mengembalikan marwah demokrasi agar kembali bersinar. Saya yakin beliau juga tak menginginkan demokrasi dijalankan dengan mengabaikan etika dan integritas," sambungnya.
Lebih dari itu, Luluk mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pemenangan dan para relawan yang telah bekerja keras di Pilgub Jatim.
"Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung Luluk-Lukman, teruntuk para relawan yang ada di daerah kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih," ucapnya.{*}
| Baca berita Pilgub Jatim. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
