Sindir Habis Khofifah, Luluk Pastikan Tak Ada Lagi Kantor Pemprov Jatim Digeledah KPK!
SURABAYA | Barometer Jatim – Cagub nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah gencar menyerang petahana, Khofifah Indar Parawansa dalam debat kedua Pilgub Jatim di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam. Salah satunya soal kasus korupsi.
“Menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch) 2023, Jatim ternyata juga memilik kasus korupsi terbanyak di Indonesia,” katanya.
Yuk cek data. Berdasarkan data ICW 2023, Jatim memang menduduki peringkat teratas sebagai provinsi dengan jumlah korupsi terbanyak, 64 kasus dengan total kerugian negara Rp 172.721.277.450. Kasus terbanyak yakni suap menyuap Rp 16.341.792.929, disusul pungutan liar Rp 1.638.575.000.
Bagi Luluk, data dan fakta tersebut adalah realitas yang harus dituntaskan dengan menghadirkan birokrasi yang baru.
“Birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokrasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah, birokrasi yang akan mengurus bukan menjadi urusan,” tegasnya.
“Karena itu, apabila bapak-ibu percaya pada kita, Luluk dan Lukman memimpin Jatim, kita pastikan bahwa tidak ada lagi kantor pemerintahan yang akan digeledah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka. Bersama Luluk dan Lukman, 100 persen Jatim pasti nomor 1,” ucapnya.
10 BESAR KASUS KORUPSI: Menurut data ICW, Jatim memilik kasus korupsi terbanyak di Indonesia. | Sumber: ICW
Diketahui, KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor biro/dinas Pemprov Jatim untuk memburu pemain dana hibah, pengembangan perkara Sahat Tua Simanjuntak yang divonis 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 39,5 miliar.
Kali ini sasarannya kantor Dinas Peternakan (Disnak) yang dikepalai Indyah Aryani di Jalan A Yani Surabaya, Rabu (16/10/2024). Setelah 5,5 jam mulai pukul 09.30-15.00 WIB melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa dua koper dengan kawalan dua personel polisi dilengkapi senjata laras panjang.
Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah ruangan Biro Kesra Pemprov Jatim yang dikepalai Imam Hidayat pada 16 Agustus 2024. Setelah 7 jam mencari data dan dokumen yang diperlukan, tim penyidik KPK meninggalkan lingkungan Pemprov Jatim dengan membawa satu koper besar berwarna merah.
Tak hanya kantor Biro Kesra, di tahun sebelumnya KPK bahkan sempat menggeledah ruang kerja Gubernur Jatim saat itu, Khofifah di Jalan Pahlawan Nomor 1 Surabaya, 21 Desember 2022.
KPK juga menyasar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim saat itu, Emil Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono yang kini Pj Gubernur Jatim.
Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat divonis 9 tahun serta membayar uang pengganti Rp 39,5 miliar, baik Khofifah maupun Emil tak pernah diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
Setelah 1 tahun 9 bulan berlalu, KPK kembali membuka babak baru korupsi dana hibah bahkan sudah menetapkan 21 orang tersangka dan dicegah berpergian ke luar negeri, 4 di antaranya yakni anggota DPRD Jatim berinisial KUS, AI, AS, dan MAH. Namun belum ada satu pun pejabat Pemprov Jatim yang masuk daftar tersangka.{*}
| Baca berita Debat Pilgub Jatim. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
