Selasa, 29 November 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Kiai Ahli Fiqih Ini Dukung Khofifah karena Lebih Amanah

Berita Terkait

DUKUNG KHOFIFAH GUBERNUR JATIM: Wakil Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, KH Afifuddin Muhajir mendukung Khofifah Indar Parawansa menjadi gubernur Jatim karena lebih amanah. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
- Advertisement -

JEMBER, Barometerjatim.com – Dukungan terhadap Menteri Sosial yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa agar maju di Pilgub Jatim 2018 mengalir deras dari para kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes) besar.

Setelah Pengasuh Ponpes Babussalam, Kabupaten Malang yang juga pencetus Hari Santri Nasional, KH Thoriq bin Zaid bin Darwis, kali ini dukungan secara gamblang disampaikan Wakil Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, KH Afifuddin Muhajir.

Sebelumnya, dukungan serupa disampaikan KH Salahuddin Wahid (Ponpes Tebuireng, Jombang), KH Muhammad Nashiruddin Qodir (Ponpes Daruttauhid Al Hasaniyyah, Senori, Tuban) dan KH Muzakki Syah (Ponpes Al Qodiri, Jember).

Lalu KH Hisyam Syafa’at (Ponpes Darussalam, Blokagung, Banyuwangi), KH Mukhlis Muksin (Ponpes Al Anwar, Bangkalan), KH Asep Saifuddin Chalim (Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto) serta banyak kiai pengasuh Ponpes besar lainnya.

• Baca: 4 Alasan Kiai Pengasuh Ponpes Besar Dukung Khofifah

“Secara riil Bu Khofifah ini Menteri Sosial, tapi potensial untuk menjadi gubernur Jatim,” katanya disambut aplaus hadirin saat memberikan ceramah agama pada pengajian umum merayakan Tahun Baru Islam 1439 H dan tahlil untuk almarhumin keluarga besar Masjid Sunan Kalijaga Jember, Jumat (22/9) malam.

Khofifah yang turut menghadiri majelis hanya tersenyum tipis. Selain Khofifah, hadir pula sejumlah ulama, tokoh Ormas dan pejabat di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember KH Abdul Halim Subahar, Rektor Universitas Jember (Unej) Moh Hasan serta Ketua PC Muslimat NU Jember,  Hj Emi Kusminarni.

“Tapi doanya kepada Allah tak perlu ngotot pokoknya Bu Khofifah harus jadi, jangan! Doanya begini: Mudah-mudahan Bu Khofifah menjadi gubernur yang sukses, begitu. Kalau sukses yang untung kan kita semua,” lanjutnya.

Ditemui usai pengajian, kiai ahli fiqih yang mendapat anugerah dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atas karyanya berjudul Fathul Mujibul Qarib itu mempertegas dukungannya, karena menilai Khofifah lebih amanah dan memiliki kemampuan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jatim.

• Baca: Kiai Pencetus Hari Santri Dukung Khofifah Gubernur Jatim

Bukankah ada Saifullah Yusuf, kader NU lainnya yang juga bakal maju di Pilgub Jatim 2018? “Kalau Bu Khofifah maju ya saya pilih Bu Khofifah. Beliau lebih amanah,” tandasnya.

Kiai Afifuddin juga tak mempermasalahkan kalau harus berseberangan dengan sejumlah kiai di struktur PWNU Jatim yang cenderung mendukung Saifullah.

“Ya ndak apa-apa, kan hanya pilihan politik. Tapi yang saya harapkan perbedaan ini jangan sampai mengganggu persaudaraan sesama warga NU,” ucap mantan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Apakah pernah diajak komunikasi kiai di struktur PWNU untuk membicarakan kader NU di Pilgub Jatim 2018? “Ndak pernah,” tegasnya.

Perangi Politik Uang

Kiai Afifuddin menambahkan, satu hal yang perlu dikaji dalam memilih pemimpin, termasuk gubernur di Pilgub Jatim 2018, jangan semata-mata karena dikasih uang.

“Saya berpesan kepada alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo agar berada di barisan depan untuk melawan money politic,” pintanya.

Kalau politik uang ini tidak dilawan, katanya, Indonesia tidak akan menjadi negara maju. “Saya melihat kejujuran di negara ini sudah semakin langka. Ini memperihatinkan. Pokoknya money politic wajib dilawan,” ujarnya.

• Baca: Bersaing Sesama Kader NU, Kiai Hisyam Unggulkan Khofifah

Risywah (sogokan/suap), menurut Kiai Afifuddin, jangan hanya dipahami sebagai pemberian kepada hakim dari seseorang yang sedang berperkara di pengadilan atau pemberian rakyat biasa kepada pejabat.

Pemberian seseorang yang ingin mendapatkan jabatan tertentu dengan melibatkan masyarakat itu juga bagian dari risywah.

“Dalam negara demokrasi posisi rayat tidak kalah penting dengan hakim atau pejabat. Kalau rakyat tak memilih kan tidak jadi, sehingga rakyatlah yang disogok,” jabarnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -