Kamis, 26 Mei 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Khofifah Sebut Dua Daerah Herd Immunity, DPRD: Jangan Asal!

Berita Terkait

EGARA HERD IMMUNITY: Pernyataan Gibernur Khofifah soal herd immunity direksi keras legislator Deni Wicaksana. | Foto: IST
EGARA HERD IMMUNITY: Pernyataan Gibernur Khofifah soal herd immunity direksi keras legislator Deni Wicaksana. | Foto: IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pernyataan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa soal Kota Mojokerto dan Surabaya sudah masuk herd immunity (kekebalan kelompok) direaksi keras Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, Deni Wicaksono.

Politikus muda dari PDI Perjuangan itu meminta Khofifah untuk lebih berhati-hati dalam melempar narasi soal pencapaian herd immunity di sejumlah daerah di Jatim.

”Mengapa saya bilang perlu hati-hati? Karena herd immunity terwujud ketika sebagian besar orang dalam kelompok sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi, salah satu jalannya lewat vaksinasi,” katanya, Sabtu (7/8/2021).

“Konsensus ahli, sekitar 70 persen warga tervaksin, tapi dalam konteks Covid-19 itu tercapai ketika sudah lengkap dua dosis. Faktanya, tidak ada satu pun kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia yang telah mencapai itu,” sambungnya.

Deni bahkan blak-blakan sulit memahami pernyataan Khofifah. ”Saya gagal paham dengan pernyataan-pernyataan Bu Gubernur,” tandas legislator yang alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.

Sebelumnya, saat meninjau vaksinasi di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat (6/8/2021), Khofifah menyebut Kota Mojokerto dan Surabaya sudah masuk herd immunity lantaran vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 70 persen.

“Hari ini yang sudah melampaui 70 persen Kota Mojokerto. Hari ini, mungkin sore, Surabaya sudah masuk 70 persen karena kemarin sudah 69,8 persen,” kata Khofifah.

“Jadi Kota Mojokerto sudah 85 persen, berarti sudah melampaui 70 persen. Kemudian Kota Surabaya sudah 70 persen lah, kurang 0,2 persen. Hari ini kan tetap jalan di Surabaya, jadi mungkin hari ini sudah akan masuk herd immunity,” tandasnya.

Deni pun meminta Khofifah tidak asal dalam melempar narasi herd immunity. Pasalnya, fakta di lapangan, pencapaian vaksinasi di Jatim sangat tidak merata.

Berdasarkan data Satu Data Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 5 Agustus 2021, dari total 7,7 juta vaksinasi dosis 1 di Jatim, sekitar 65 persen di antaranya datang dari hanya 11 dari 38 kabupaten/kota.

Jika berdasarkan persentase, hanya 14 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 1 sudah di atas 30 persen. Sebagian besar lainnya di bawah 20 persen, bahkan ada yang di bawah 10 persen.

”Artinya, vaksinasi tidak merata. Gubernur sebagai pimpinan dan pembina kabupaten/kota harus turun ke daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah,” kata Deni.

“Harus berani turun yakinkan masyarakat dan gerakkan tenaga kesehatan. Jangan main aman, hanya foto-foto di lokasi vaksinasi massal di kota besar,” katanya.

Potensi Mengadu Domba

CAKUPAN VAKSIN: Cakupan vaksinasi Covid-19 di Jatim per 5 Agustus 2021. Lima daerah tertinggi dan terendah. | Sumber: Pemprov Jatim
CAKUPAN VAKSIN: Cakupan vaksinasi Covid-19 di Jatim per 5 Agustus 2021. Lima daerah tertinggi dan terendah. | Sumber: Pemprov Jatim

Karena itu, pernyataan Khofifah bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, disebut Deni sebagai pernyataan yang menyedihkan, menjerumuskan, dan potensi mengadu domba.

”Menyedihkan karena gubernur belum memahami konsep herd immunity. Dan ada kesan asal bikin statemen demi untuk kelihatan bagus bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, padahal itu keliru besar,” ujarnya.

Deni menyebut pernyataan itu juga menjerumuskan, karena berpotensi membuat masyarakat di daerah yang disebut Khofifah sudah herd immunity lengah terhadap Covid-19 yang masih mengganas.

Apalagi, terang Deni, herd immunity melalui vaksinasi bukan lagi menjadi target, melainkan salah satu cara dalam pengendalian pandemi.

”Munculnya varian baru dengan angka reproduksi yang tinggi, ada tiga metode pengendalian pandemi. Pertama, disiplin protokol kesehatan. Kedua, PPKM. Ketiga, vaksinasi untuk imunitas. Semestinya penjelasan komprehensif itu disampaikan gubernur,” paparnya.

Pernyataan Khofifah, lanjut Deni, juga berpotensi mengadu domba karena publik di daerah tersebut akan memprotes keras pemerintah kota atau kabupatennya, mengapa tetap ada pembatasan ketika herd immunity sudah diklaim gubernur.

”Statemen gubernur membuat rakyat bisa tidak percaya kepada pemerintah kota atau kabupatennya,” pungkasnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -