ICMI Akan Gembleng Kades di Jatim soal Kemampuan Mediasi

PELATIHAN MEDIATOR: Khofifah terima kunjungan Jimmly Asshiddiqie. Siapkan program pelatihan mediator kepala desa. | Foto: IST
PELATIHAN MEDIATOR: Khofifah terima kunjungan Jimmly Asshiddiqie. Siapkan program pelatihan mediator Kades. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan memberikan pelatihan mediator bagi para kepala desa (Kades) di Jatim.

Rencananya, materi pelatihan mediator tidak hanya soal konflik sosial atau hukum di masyarakat, tapi juga terkait kesehatan seperti pasien dengan rumah sakit.

“Rencana kami akan mulai dari Kabupaten Probolinggo. Harapan kami Kades bisa memiliki pengetahuan hukum, sehingga penyelesaian melalui mediasi bisa dikedepankan,” terang Ketua Umum ICMI, Prof Jimmly Asshiddiqie usai menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7/2019).

Sementara Khofifah mendukung penuh langkah ICMI tersebut. Langkah ini dinilainya sangat penting, agar Kades mampu menyelesaikan konflik di wilayahnya dengan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik.

Program ini, lanjut Khofifah, juga membantu Kades dalam membangun akses yang dibutuhkan masyarakat desanya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Menurut Khofifah, dengan memiliki kemampuan mediasi yang baik, Kades bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya dengan pendekatan yang lebih damai serta win-win sulution.

Dengan demikian, kata Khofifah, jika ada sengketa atas kasus tertentu bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih rumit.

Brilliant sekali ide pelatihan ini, dan ini sejalan dengan program dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Di dalam Jatim Amanah, salah satu programnya yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” katanya.

Memahami Fungsi Mediasi

Khofifah menambahkan, salah satu permasalahan di desa yang perlu mendapat perhatian serius, yakni soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang terkait dengan bantuan pupuk bersubsidi bagi petani.

Apalagi sebagian besar masyarakat di desa merupakan petani atau bercocok tanam padi, sehingga masalah ini selalu muncul ketika musim tanam tiba. Ketika kebutuhan jenis pupuk berbeda dengan yang mereka terima, maka petani harus beli pupuk agar padinya tumbuh subur produktif.

“Misal ketika petani butuh pupuk urea, mereka malah dapat jenis lain. Bila membeli dari daerah lain takut kena masalah. Jadi, bila Kadesnya mendapat pelatihan mediasi seperti ini, paling tidak bisa memberikan advokasi sekaligus perlindungan terhadap para petani,” jelasnya.

Khofifah mengusulkan agar pelatihan disertai perangkat desa dan ketua TP PKK desa, sehingga mereka bisa menjadi team work di desanya. Pelaksanaannya difokuskan dulu di satu kabupaten untuk dijadikan pilot project bagi daerah lain.

Setelah dilatih, lanjut Khofifah, diharapkan mereka dapat memahami fungsi mediasi ini secara komprehensif sehingga berjalan efektif.

“Jadi ilmunya bisa lebih fokus, daerahnya juga lebih fokus dan setelah itu bisa diukur efektivitas, kemauan, dan kemampuannya,” jelas Khofifah.

» Baca Berita Terkait Khofifah, Pemprov Jatim