Ditangani Kejati! Kasus Anggota FPI Ancam Bunuh Mahfud MD

RILIS VIRTUAL: Kepala Kejati Jatim, Mohammad Dhofir (kiri) saat rilis virtual di penghujung tahun. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
RILIS VIRTUAL: Kepala Kejati Jatim, Mohammad Dhofir (kiri) saat rilis virtual di penghujung tahun. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Berkas kasus yang melibatkan lima anggota atau simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Ketiga berkas kasus tersebut terkait ancaman kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melalui media sosial dan provokasi saat aksi demonstrasi di depan rumah Mahfud MD di Pamekasan, awal Desember 2020.

Tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 93 Jo  Pasal 9 UU RI No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Penanganan kasus menjadi atensi Kejati Jatim, kerena menjadi kasus yang menarik perhatian publik di Jatim,” kata Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dhofir saat rilis virtual, Rabu (30/12/2020) sore.

Kasus pertama adalah dengan tersangka AD. Dia adalah pria yang berteriak “Bunuh Mahfud” saat aksi di depan rumah Mahfud MD di Pamekasan.

Sedangkan empat tersangka lainnya yakni SH, AH, MS dan MN. Keempatnya, kata Dhofir, terlibat kasus ancaman kepada Mahfud MD melalui media akun Youtube Amazing Pasuruan.

SH dijerat dengan Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana.

Tiga tersangka lainnya yakni AH, MS, dan MN. Ketiganya ikut terjerat karena meneruskan video yang diunggah oleh tersangka SH. Ketiganya juga dijerat dengan pasal yang sama.

Pemerintah, sebelumnya memutuskan menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI. Keputusan ini disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Ormas.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap Ormas FPI, maka Mahfud MD minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

» Baca Berita Terkait Kejati Jatim