CGL Sebut APBD Lamongan Belum Berpihak pada Rakyat

SOROTI APBD LAMONGAN: FGD aktivis pemerhati kebijakan publik dan anti korupsi di Lamongan soroti APBD yang belum memihak rakyat. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
SOROTI APBD LAMONGAN: FGD aktivis pemerhati kebijakan publik dan anti korupsi di Lamongan soroti APBD yang belum memihak rakyat. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik dan anti korupsi di Lamongan berkumpul lewat Forum Group Discusion (FGD), Selasa (9/10). Mereka menyoroti untuk apa dan siapa penggunaan APBD oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Para aktivis tersebut menilai, penggunaan APBD Lamongan hingga kini masih belum sepenuhnya berpihak untuk kepentingan rakyat.

“Dari hasil diskusi, ada indikasi penggunaan anggaran belanja daerah yang dilakukan OPD Lamongan masih belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” kata Direktur Clean Governance Lamongan (CGL) Nihrul Bahi Al Haidar.

• Baca: CGL Cium Dugaan Pemotongan Dana PIP di Lamongan

Dalam FGD yang diikuti oleh puluhan aktivis dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut, tampil sebagai pemateri di antaranya Direktur Prakarsa Jatim, Dr Madekhan Ali dan Ketua Yayasan Dian Pertiwi Lamongan, Muhammad Nursalim.

Madekhan mengatakan, penggunaan anggaran belanja yang dinilai belum banyak keberpihakannya kepada rakyat dapat dipengaruhi banyak faktor.

Salah satunya karena pengaruh heavy politic yang dominan, di antaranya adanya kekuatan dan kepentingan lembaga politik dalam perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan anggaran itu sendiri.

• Baca: Dijanjikan Insentif Naik, GTT-PTT Lamongan Akhiri Aksi Mogok

“Kalau kita mau tracking baca secara cepat APBD saat ini, bisa kita ukur adanya indikasi belanja yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Madekhan dalam pemaparan materi diskusi.

“Di sinilah peran masyarakat, termasuk Ormas, mahasiswa, LSM atau elemen lainnya turut mengawal penyusunan anggaran mulai dari perencanaan hingga pengawasan penggunaan anggaran,” terangnya.

Lebih Takut KPK

Pengawalan perencanaan hingga penggunaan anggaran perlu dilakukan, kata Madekhan, agar penyusunan APBD dalam pelaksanaan penggunaan belanja dapat tercapai prinsip efisien, efektif dan berkeadilan sosial untuk rakyat.

Menurutnya, dalam penyusunan APBD sekarang ini, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif kurang dalam melakukan kajian kebutuhan belanja yang berpihak pada kepentingan rakyat. Padahal, anggaran tersebut seharusnya berpihak untuk kepentingan rakyat banyak.

• Baca: Korupsi Dana Cashback, Kejari Lamongan Kejar Aktor Lain

“Sekarang pemerintah dalam penyusunan anggaran itu lebih takut sama KPK, atau kejaksaan, dan bukannya takut pada rakyat yang berhak atas sasaran penggunaannya,” tandasnya.