Kemiskinan 17 kabupaten/kota di Jawa Timur masih tinggi, PAN kritik tajam kebijakan anggaran Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Parlemen
Sarmuji Anggota DPR RI Terpopuler dengan Kinerja Terbaik di Jatim, Ibas pun Dilibas!
ARCI merilis popularitas dan kepuasan kinerja anggota DPR RI Dapil Jatim. Hasilnya, legislator dari Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang terbaik.
Petani Tuban Kebanjiran, LaNyalla: Menteri PU-BBWS Bengawan Solo Jangan Lamban!
LaNyalla soroti nasib petani di Tuban yang mengadukan nasibnya ke DPRD lantaran tidak bisa menanami lahan pertaniannya.
4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Ahmad Labib Apresiasi Keberanian Bahlil!
Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib apresiasi kebijakan tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia cabut 4 IUP di kawasan Raja Ampat.
Petani di Bojonegoro Protes, Nawardi Desak Pertamina Hentikan Buang Limbah ke Sungai!
Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi mendesak Pertamina menghentikan pembuangan limbah ke sungai di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Nawardi Bersuara! Desak Pemerintah Revisi 2 Aturan Tak Memihak Peternak Susu Lokal
Ahmad Nawardi bersuara. Mendesak pemerintah segera merevisi dua aturan yang dinilainya tidak memihak peternak susu lokal.
5 Bahaya Golput dalam Pilkada 2024 Versi Senator Ahmad Nawardi
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi menyebut ada 5 bahaya golput dalam Pilkada 2024
Senator Nawardi: Pidato Prabowo Tegas, Konkret dan Memihak Wong Cilik!
Senator Ahmad Nawardi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI 2024-2029.
Senator Nawardi Apresiasi Lonjakan IKIP Jatim: Tingkatkan Trust Investor!
Senator Ahmad Nawardi mengapresiasi capaian kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jatim, dari sebelumnya urutan 24 kini nomor 2.
Diwarnai Perang Argumen, Pemilihan Pimpinan DPD RI Disepakati Sistem Paket!
JAKARTA | Barometer Jatim – Usai melewati berbagai dinamika, akhirnya Sidang Paripurna Luar Biasa ke-5 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI hasil harmonisasi dan finalisasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.
