Senator Nawardi Apresiasi Lonjakan IKIP Jatim: Tingkatkan Trust Investor!

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Komite IV bidang Keuangan dan Perdagangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi mengapresiasi capaian kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jatim 2024. Dari sebelumnya di urutan 24, kini nomor 2 di bawah Jawa Barat dengan skor 83,83.

“Saya perlu menyampaikan selamat atas capaian yang membanggakan ini. Sebab, keterbukaan informasi merupakan satu kunci penting tata kelola pemerintahan sekaligus pilar demokrasi,” kata senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim itu saat dihubungi di sela nobar film Sang Pengadil di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Diketahui, dalam rilis IKIP 2024 yang di-launching Komisi Informasi (KI) RI di Jakarta, Kamis (17/10/2024), baru 11 provinsi se-Indonesia dengan IKIP berkaregori baik dengan skor di atas 80. Yakni Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut, Kalbar, DIY, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, dan Kalsel.

Pencapaian skor IKIP Jatim dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Namun dalam setahun terakhir, kenaikannya sangat signifikan. Pada 2021 meraih skor 66.82 (urutan 29 nasional), 2022 skor 73.87 (urutan 24), 2023 skor 73.89 (urutan 24). Artinya ada akselerasi dari badan-badan publik di Jatim untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

Skor IKIP Jatim tersebut juga cukup jauh berada di atas rata-rata nasional. IKIP tingkat nasional tahun ini naik tipis dibandingkan 2024, yakni 75,65 (sedang).

Pemda Lebih Akuntabel

Menurut Nawardi, IKIP menjadi salah satu acuan bagi para investor ketika ingin menanamkan modal atau berinvestasi di daerah bersangkutan. Keterbukaan informasi akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor.

“Transparansi akan meningkatkan trust. Ketika informasi mengenai potensi bisnis, regulasi-regulasi, dan kondisi daerah tersedia secara terbuka, maka investor merasa lebih yakin akan keamanan investasinya,’’ jelasnya.

Keterbukaan informasi, lanjut Nawardi, juga membuat pemerintah daerah akan lebih akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Hal ini mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor.

‘’Kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, maka dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan berinvestasi, seperti data pasar, potensi pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah,’’ papar mantan wartawan tersebut.

Nawardi menandaskan, proses-proses perizinan yang transparan dan efesien tentu baik untuk memulai bisnis dan mendorong persaingan usaha yang sehat.

‘’Semua pelaku bisnis memiliki akses yang sama terhadap informasi, sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong inovasi-inovasi dalam berusaha,’’ katanya.

Keterbukaan informasi, sambung Nawardi, juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

‘’Keterbukaan informasi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan,’’ ucap senator tiga periode itu.{*}

| Baca berita DPD RI. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur