Bansos Salah Sasaran, DPRD Surabaya Ajak Perbaiki Sistem

PROBLE KLASIK BANSOS: Laila Mufidah, saat reses banyak terima aduan bansos salah sasaran. | Foto: Barometerjatim/IST
PROBLE KLASIK BANSOS: Laila Mufidah, saat reses banyak terima aduan bansos salah sasaran. | Foto: Barometerjatim/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran menjadi masalah klasik dan berulang di masyarakat. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mendesak agar ada sistem pemutakhiran data.

“Ini masalah klasik, problem tahunan. Apa tidak ada masalah yang lain, kok mesti bansos tidak tepat sasaran,” kata katanya, Senin (1/11/2021).

Karena itu, dia mengajak bersama-sama mencegah agar semua bansos bisa tepat sasaran. “Kasihan warga yang berhak menerima terabaikan hanya karena sistem yang tidak tepat. Hentikan Bansos salah sasaran,” tandas Mufidah.

Menurutnya, mulai dari pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sampai bantuan tunai dan sembako dari Pemkot atau berbagai bantuan sosial lainnya, masih saja ada yang tidak tepat sasaran.

Kondisi ini, kata Mufidah, membuat beragam program bansos seakan menjadi kurang bermanfaat karena masyarakat yang mestinya menerima bantuan justru tidak merasakan sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, ada warga yang ekonominya lebih baik malah dapat bantuan.

Dia mencontohkan di Rungkut Tengah, ada sekitar sembilan warga yang mestinya lebih berhak mendapat bansos tapi terabaikan. Mereka hanya bisa mengadu ke ketua RT dan RW.

“Saya bisa merasakan situasi di masyarakat. Saat reses menjadi akumulasi mereka mengeluh akan sistem bansos. Sudah saatnya pemutakhiran data by digitalisasi. Ini tak bisa ditawar lagi,” katanya.

Dia menambahkan, data base MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Surabaya juga harus ter-manage dengan baik. Dia menyarankan untuk melakukan pemantauan warga MBR secara berkala.

Menurutnya, digitalisasi data BST tak bisa ditawar lagi. Harus ada Program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR.

“Semua intervensi pemerintah termasuk bansos harus mengacu pada data ini,” ujar legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya