Adhy Karyono Dilaporkan ke KPK, Waduh! Dugaan Korupsi Apalagi?
SURABAYA | Barometer Jatim – Adhy Karyono bersama Khofifah Indar Parawasa dan Mumu Suherman dilaporkan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/6/2024).
Ketiganya dilaporkan ada dugaan korupsi saat menjabat di Kemeterian Sosial (Kemennsos). Saat itu Khofifah sebagai Meteri Sosial, Mumu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Adhy Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Apa yang dikorupsi? Ketua FKMS, Sutikno menduga ketiga melakukan korupsi terkait program verifikasi dan validasi pendataan keluarga miskin di Kemensos pada 2015 dengan kerugian negara mencapai Rp 58 miliar.
"Saya mendatangi KPK lagi, setelah enam tahun yang lalu kami membuat pelaporan ternyata sampai hari ini enggak ada tindak lanjut. Kami datang lagi untuk menyampaikan bukti baru," kata Sutikno di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Enam tahun yang lalu kita laporkan itu, kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar. Sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan ini Rp 98 miliar. Ini kasus di Kemensos 2015,” jelasnya.
Pengadaan Tenda Janggal
Pada 2015 tersebut, menurut Sutikno, selain program verifikasi dan validasi ada pula program pengadaan tenda yang juga menelan kerugian Rp 7,8 miliar.
“Jadi jaringan korupsi itu sudah ada sejak di Kemensos, terus di bawah ke Jatim dan di Jatim mereka main hibah. Khofifah sama Adhy Karyono ini,” tuding Sutikno.
“Waktu Khofifah Mensos, Adhy Karyono itu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Itu banyak proyek-proyeknya dan jadi temuan BPK juga di antaranya tenda itu,” ucapnya.
Sementara itu menanggapi pelaporan dirinya ke KPK, Khofifah hanya memberikan komentar singkat, “Ya kita lihat aja, posisinya aku juga baru denger ini,” katanya usai menerima rekomendasi dari PSI untuk maju Cagub Jatim 2024.
Khusus Adhy Karyono yang kini menjadi penjabat (Pj) Gubernur Jatim, bukan kali ini saja dikaitkan dengan dugaan korupsi.
Sebelumnya, dia dua kali diklarifikasi KPK, yakni pada 10 April 2023 dan 25 Mei 2023, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya yang dinilai janggal.
Usai proses klarifikasi, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan bahkan menyebut sudah naik ke tahap penyelidikan.
"Pak Adhy Karyono sekarang Sekda Jatim. Itu sudah (tahap) dilidik, tapi dalam posisi waktu itu di Kemensos," kata Pahala kepada wartawan di Jakarta, 28 November 2023.
Namun dia tak menjelaskan lebih detail mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN Adhy.
Soal pemeriksaan LHKPN-nya yang naik penyelidikan, Adhy mengatakan tidak tahu. “Enggak, saya belum mendengar kok,” katanya usai menghadiri pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemprov Jatim di Grahadi, Jumat, 29 September 2023.
Ada klarifikasi soal statusnya yang dinaikkan KPK ke penyelidikan? “Kalau emang penyelidikan, kan emang tidak boleh diumumkan seharusnya. Makanya saya belum (mendengar naik ke penyelidikan),” ucapnya.
Tapi setelah Adhy menjadi Pj Gubernur Jatim, 'ribut-ribut' soal LHKPN-nya yang disasar KPK tak lagi terdengar.
Selain LHKPN, di awal Januari 2024, KPK bahkan masih menggarap Adhy dengan memanggilnya bersama Eric Khosasi (swasta) dan Metta Ariesta Soepardi Wongkaren (wiraswasta) untuk diperiksa terkait dugaan korupsi bantuan sosial beras di Kemensos pada 2020-2021.
Adhy sedianya diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Kuncoro Wibowo dan tersangka lainnya.
Saat kasus terjadi, dia menjabat Kepala Biro Perencanaan Kemensos. Namun Adhy mangkir dan KPK saat itu akan menjadwalkan pemanggilan ulang, namun hingga kini juga tak terdengar lagi.{*}
| Baca berita Korupsi. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
