Usia 12 Tahun, Gerindra Belum Punya Kepala Daerah di Jatim

GERINDRA JATIM: Anwar Sadad (empat dari kiri) bersama pengurus Gerindra Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
GERINDRA JATIM: Anwar Sadad (empat dari kiri) bersama pengurus Gerindra Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Di usia 12 tahun, sejak didirikan pada 6 Februari 2008, hingga kini Partai Gerindra belum memiliki kepala daerah di Jatim.

“Harapannya kita ingin segera, ini otokritik ya, punya kader yang bisa menjadi kepala daerah,” terang Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, Senin (10/2/2020).

“Ini fakta, di usia yang ke-12 ini, kita masih belum punya kader yang benar-benar berasal dari internal Garindra, yang menjadi kepala daerah di 38 kabupaten/kota se-Jatim,” sambungnya.

Sadad mempertegas, kalau kepala daerah yang ikut diusung Gerindra banyak. “Tapi yang murni kader dari akademi sepak bola sendiri, he.. he.. sampai hari, sorry to say: Belum ada!” ucapnya.

Bagaimana dengan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati? “Itu naturalisasi, he.. he..” sergah politikus yang masih keluarga Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan tersebut, lagi-lagi dengan analogi sepak bola.

Kalau Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni? “Setelah jadi pemain, dia tak memperpanjang kontrak dan memilih pindah ke klub lain (Nasdem), he.. he..”

Karena itu, Pilkada serentak 2020 ini seharusnya menjadi momen bagi Gerindra untuk menempatkan kader organiknya sebagai kepala daerah. Terlebih hal itu juga menjadi konsen para petinggi DPP.

“Hampir semua elite partai, termasuk Ketum dan Sekjen yang beberapa waktu lalu datang ke Jatim, momentum sekarang ini memang diharapkan ada kader yang muncul,” ucapnya.

Tapi masalahnya, tandas Sadad, juga kompleks. Sebab, salah satunya aturan mengharuskan anggota legislatif harus mengundurkan diri jika maju di Pilkada.

“Ini sebenarnya sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa, tapi punya dampak yang serius. Kenapa? Karena boleh saya katakan, hampir semua kader terbaik partai pasti ada di lembaga legislatif, DPRD,” jelasnya.

Situasi inilah yang kemudian membuat partai berhitung betul dan tak mau gambling. Bisa dibayangkan, kalau kader terbaiknya yang sudah menempati posisi penting di legislatif, pimpinan dewan misalnya, harus melepaskan jabatan untuk bertarung di Pilkada.

“Ini yang kita kalkulasi betul. Sekali lagi, hampir semua kader terbaik partai itu ada di lembaga legislatif, dan ini yang membuat partai berhitung,” tegas Sadad yang juga wakil ketua DPRD Jatim.

» Baca Berita Terkait Gerindra, Anwar Sadad