Temui Khofifah, BDH Ingin Jatim Punya Pusat Rehabilitasi Narkoba

RESES KOMISI III DPR RI: Bambang DH usai bertemu Gubernur Khofifah di Grahadi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
RESES KOMISI III DPR RI: Bambang DH usai bertemu Gubernur Khofifah di Grahadi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono (BDH) berkinginan agar Jatim memiliki pusat rehabilitasi narkoba sebagus Balai Besar Rehabilitasi Narkotika (BBRN) di Lido, Bogor, Jawa Barat.

“Karena di Indonesia ini yang bagus kan hanya Lido,” tandas BDH usai bertemu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam rangka reses di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (24/12/2019) sore.

Selain di Lido, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki lima balai besar rehabilitasi narkotika lainnya. Yakni di Badoka (Makassar, Sulsel), Tanah Merah (Samarinda, Kaltim), Loka (Lampung), Batam, dan Deli Serdang (Sumut).

BDH menambahkan, apalagi sepanjang reses bersama Komisi III DPR RI maupun sendiri, problem di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dilihat memang soal overcapacity, berjubel, yang penghuninya mayoritas kasus narkoba.

“Kita sudah diskusi dengan BNN, Kemenkumham, Kejagung, bagaimana persoalan narkoba pendekatannya tidak hanya represif, tapi juga memperhatian kepentingan masa depan generasi kita ini,” ucapnya.

Jadi yang tidak represif, tandas politikus PDI Perjuangan itu, harus dilakukan rehabilitasi medis atau sosial. Misalnya pemberian keterampilan untuk bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.

Soal pembangunan gedung pusat rehabilitasi narkoba, BDH menyarankan kerja sama antara Pemprov Jatim dengan BNN.

“Misalnya lahan yang menyiapkan Pemprov, kemudian konstruksi nanti APBN. Apakah lewat anggaran Kemensos atau BNN,” kata politikus yang mantan wali kota Surabaya itu.

“Tadi juga saya tekankan, Bu (Khofifah) ini kalau tidak segera diselesaikan dampaknya akan berkepanjangan. Jadi, senang kalau pada saatnya Jatim itu punya pusat rehabilitasi korban narkoba,” imbuhnya.

» Baca Berita Terkait Bambang DH, DPR RI