Gerindra Jatim

SURABAYA, Barometerjatim.com - Jelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) dan Kongres ke-18 Muslimat NU, desakan agar ada regenerasi ketua umum menggelinding kencang.

SURABAYA, Barometerjatim.com - Tak hanya menyoroti kemiskinan di Jatim yang masih tinggi. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad juga mengkritik tajam sejumlah program Pemprov yang dinilainya hanya keren secara nama, tapi hasilnya tak memberikan dampak signifikan. Salah satunya Millennial Job Center (MJC).

SURABAYA, Barometerjatim.com - Komisi C DPRD Jatim yang diketuai Hidayat memanggil jajaran direksi dan komisaris PT Petrogas Jatim Utama (PJU) serta Biro Perekonomian, Kamis (26/8/2021). Pemanggilan terkait evaluasi kinerja BUMD milik Pemprov Jatim, khususnya PT PJU.

SURABAYA, Barometerjatim.com - PT Petrogas Jatim Utama (PJU) tidak sedang baik-baik saja. Sejumlah langkah strategis yang diambil Parsudi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur, justru membuat kondisi internal satu dari 10 BUMD milik Pemprov Jatim tersebut riuh.

SURABAYA, Barometer Jatim - Dari tempat bersejarah, Hotel Majapahit (dulu Hotel Yamato) Surabaya, pengurus DPD Partai Gerindra Jatim di bawah kepemimpinan Anwar Sadad alias Gus Sadad dikukuhkan, Minggu (27/6/2021). Kepengurusan Gerindra Jatim kali ini terlihat jauh lebih segar, lantaran dihuni banyak politikus muda yang rata-rata usianya bahkan jauh di bawah Sadad.

LAMONGAN, Barometerjatim.com - Cerita Aspri Wapres KH Ma'ruf Amin, Sholahuddin alias Kaji Sholah berproses di Pilbup Lamongan 2020 bisa jadi sudah tamat. Ini setelah PKB dan PDIP lebih memilih Kartika Hidayati yang berpasangan dengan Sa'im.

SURABAYA, Barometer Jatim - Tak hanya menyebut Kiai Asep Saifuddin Chalim ingin menutupi kekurangajaran Romahurmuziy (Romi), Anwar Sadad juga menyatakan kiai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu menggelikan karena bermain-main dengan doa untuk urusan kontestasi politik.

SURABAYA, Barometer Jatim – Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Basuki divonis tujuh tahun penjara dalam kasus suap DPRD Jatim, atau enam bulan lebih lama dari Kabil Mubarok, namun dua tahun lebih ringan dari tuntutan JPU KPK.