Catat! Ini 3 Dosa PT PJU di Mata Komisi C DPRD Jatim
SURABAYA, Barometerjatim.com - Komisi C DPRD Jatim yang diketuai Hidayat memanggil jajaran direksi dan komisaris PT Petrogas Jatim Utama (PJU) serta Biro Perekonomian, Kamis (26/8/2021). Pemanggilan terkait evaluasi kinerja BUMD milik Pemprov Jatim, khususnya PT PJU.
Mereka yang dipanggil datang semua, yakni Plt Direktur PT PJU, Parsudi dan jajaran; Dewan Komisaris PT PJU, Husnul Khuluq dan Mardiasto; serta Plt Kepala Biro Perekonomian, Aris Mukiyono.
Dalam pemanggilan tersebut, Komisi C meminta klarifikasi setidaknya terkait tiga hal di PT PJU yang dinilai tidak tepat dan selama ini menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan.
Pertama, soal perubahan posisi penting di PT PJU menyangkut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur yang baru dari Agus Edi Sumanto ke Parsudi, eks Plt Dirut DABN (Delta Artha Bahari Nusantara) anak perusahaan PT PJU.
"Ternyata di saat Plt Pak Parsudi ini, ada kegaduhan di internal PJU, terutama kebijakan-kebijakan konsolidasinya menyebabkan gaduh sampai keluar, salah satunya adalah pemberhentian sekretaris perusahaan (Sekper, Asfuri) dan komisaris di salah satu anak perusahaan, PT JES (Jatim Energy Services)," papar Hidayat.
Asfuri diberhentikan direksi lewat surat nomor 014/SK-DIR/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, tentang Pemberhentian dari Jabatan Sekper PT PJU. Di tanggal yang sama, direksi mengeluarkan surat Nomor 015/SK-DIR/VII/2021 tentang penunjukan Asfuri sebagai pejabat Dirut PT Petrogas Pantai Madura (PPM).
Menurut legislator asal Fraksi Partai Gerindra tersebut, seharusnya konsolidasi internal jangan sampai keluar dan gaduh, dan itu tidak baik untuk perusahaan.
"Bayangkan, orang dipecat kemudian melawan sampai terekspos keluar dan sampai masuk ke Indrapura (gedung DPRD Jatim), ini kan tidak baik," tegasnya.
Bahkan dari 10 BUMD milik Pemprov Jatim, tandas Hidayat, yang bergejolak seperti ini hanya di PT PJU. Padahal ini perusahaan besar yang diharapkan kontribusinya besar setelah Bank Jatim.
Laba Turun Signifikan
JAUH DARI TARGET: Laba bersih dan deviden PT PJU yang mengalami penurunan signifikan. | Grafis: Laporan PT PJU
PJU Selain posisi Plt, kedua, yakni menyangkut konsolidasi eksternal. Menurut Hidayat, kerja sama-kerja sama dengan pihak ketiga ternyata banyak yang bermasalah, sehingga mempengaruhi target laba di perusahaan. Lalu ketiga, terkait persoalan kinerja perusahaan dan keuangan.
"Jadi berdasarkan laporan PJU, laba, deviden, dan sekaligus aset, hari ini mengalami penurunan. Dan nanti di PAK akan ada rapat lagi untuk memperbaiki soal target 2021," ucapnya.
Menilik evaluasi kinerja PT PJU yang disampaikan ke Komisi C, laba dari tahun 2016 sebesar Rp 2 miliar naik menjadi 25,3 miliar pada 2017. Lalu pada 2018 naik menjadi Rp 55,9 miliar dan mencapai puncaknya pada 2019 sebesar Rp 112 miliar. Namun pada 2020 turun menjadi Rp 23,5 miliar.
"Nah, 2021 ditargetkan laba Rp 38,6 miliar. Jadi seperti gunung gitu ya, naik, mulai 2020 turun drastis. Dari Rp 112 miliar menjadi Rp 23,5 miliar berarti 20 persennya ya," kata Hidayat.
Kemudian soal deviden. Pada 2016 sebesar Rp 5,5 miliar, lalu naik menjadi Rp 7,2 miliar, dan kembali naik menjadi Rp 10 miliar, dan puncak kenaikan pada 2019 sebesar Rp 16,5 miliar.
"2021 dari target Rp 12,6 miliar baru tercapai Rp 6,9 miliar. Jadi terjadi penurunan yang sangat signifikan," beber politikus yang juga wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut.
Mengapa turun signifikan? Menurut Hidayat, pihak PT PJU menyampaikan berbagai alasan. Mulai adanya pandemi Covid-19, harga minyak mentah turun, permintaan menurun, kemudian kaitan dengan listrik yang menyuplai PJB (Pembangkitan Jawa Bali) juga turun, serta perusahaan melakukan inefisiensi.
"Nah, kalau ke depan tidak ada perbaikan ya susah. Makanya kita minta Biro Perekonomian itu segera mempersiapkan Pansel (panitia seleksi) untuk kepentingan (direktur) definitif," tuntasnya.{*}
» Baca Berita Terkait BUMD Jatim
