BPK

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024) lalu.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan masyarakat serta harapan akan peningkatan kualitas hidup.

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit mengungkap lembanganya pernah diprotes Gubernur Jatim saat membeber data terkait capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

SURABAYA | Barometer Jatim – Pemkot Surabaya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LH BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.

SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti soal belanja hibah Pemprov Jatim, yang disebutnya masih menjadi satu dari empat area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

SURABAYA | Barometer Jatim – Ahmad Mudlor alias Gus Muhdlor bakal dinonaktifkan sebagai Bupati Sidoarjo, menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo hingga Rp 2,7 miliar.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim mendatangi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/2/2024).

SURABAYA | Barometer Jatim – Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim untuk kooperatif dan segera menindaklanjuti permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan.

SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan para penerima manfaat tidak boleh menerima dua jenis bantuan sosial (bansos) sekaligus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.